KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE – Poskota.co

KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE

pilgub-dki-2017-poskotaPOSKOTA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk tidak menjanjikan program bantuan uang selama masa kampanye berlangsung.

Imbauan dikeluarkan setelah KPU melihat adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta yang menawarkan program bantuan uang saat berkampanye.

“Unsur menjanjikan atau iming-iming uang, materi, harus dihindari. Tonjolkan program-program yang bernas,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (15/11).

Menurut Ferry, bantuan uang yang ditawarkan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama terdapat dalam visi-misi. Namun berbeda jika program itu dijanjikan untuk pemilih yang mencoblos.

“Tapi kalau dalam konteks visi, misi, programnya, ada Rp1 juta per desa itu tidak masuk politik uang,” ujar Fery.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih. Aturan tersebut terdapat di Pasal 73 Ayat 1 UU terkait.

Jika pelanggaran atas pasal tersebut dilakukan, ancaman pembatalan pencalonan dapat menimpa peserta pilkada terkait.

Di Jakarta, pasangan calon yang kerap menjanjikan memberikan bantuan uang adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pasangan nomor urut 1 ini berjanji untuk memberikan program bantuan dana lain, Bantuan Langsung Sementara (BLS) dan pemberdayaan komunitas.

Selain itu, Agus berjanji akan mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program pengentasan pengangguran. Dana tersebut diklaim bisa mengembangkan sekitar 20ribu unit usaha baru.

“Setelah kami hitung APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha,” kata Agus. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara