KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE – Poskota.co

KPU IMBAU PESERTA PILKADA TAK JANJIKAN BANTUAN UANG SELAMA KAMPANYE

pilgub-dki-2017-poskotaPOSKOTA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk tidak menjanjikan program bantuan uang selama masa kampanye berlangsung.

Imbauan dikeluarkan setelah KPU melihat adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta yang menawarkan program bantuan uang saat berkampanye.

“Unsur menjanjikan atau iming-iming uang, materi, harus dihindari. Tonjolkan program-program yang bernas,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (15/11).

Menurut Ferry, bantuan uang yang ditawarkan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran selama terdapat dalam visi-misi. Namun berbeda jika program itu dijanjikan untuk pemilih yang mencoblos.

“Tapi kalau dalam konteks visi, misi, programnya, ada Rp1 juta per desa itu tidak masuk politik uang,” ujar Fery.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih. Aturan tersebut terdapat di Pasal 73 Ayat 1 UU terkait.

Jika pelanggaran atas pasal tersebut dilakukan, ancaman pembatalan pencalonan dapat menimpa peserta pilkada terkait.

Di Jakarta, pasangan calon yang kerap menjanjikan memberikan bantuan uang adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Pasangan nomor urut 1 ini berjanji untuk memberikan program bantuan dana lain, Bantuan Langsung Sementara (BLS) dan pemberdayaan komunitas.

Selain itu, Agus berjanji akan mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program pengentasan pengangguran. Dana tersebut diklaim bisa mengembangkan sekitar 20ribu unit usaha baru.

“Setelah kami hitung APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha,” kata Agus. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.