KOSAN MEWAH DIGELEDAH, CUMA ADA 1 ORANG POSITIF – Poskota.co

KOSAN MEWAH DIGELEDAH, CUMA ADA 1 ORANG POSITIF

Alat penghisap sabu -dok-
Alat penghisap sabu -dok-

POSKOTA.CO – Sedikitnya 150 petugas Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI diterjunkan ke kawasan padat penduduk yang diduga sebagai sarang peredaran dan penggunaan narkoba di Jalan Timah, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam Operasi Fajar Antinarkoba, ratusan personel Polres Metro Jakarta Pusat langsung mengepung sebuah kosan mewah yang disinyalir tempat para pengedar dan pengguna narkoba tinggal.

“Kami nyatakan perang dengan narkoba, tidak ada kompromi dengan narkoba. Kawasan ini harus bebas dengan narkoba,” ujar Kasat Narkoba AKBP Hendrik Sitepu, di lokasi, Rabu (24/2/2016).

Untuk memastikan, AKBP Sitepu bersama anggota melakukan tes urine terhadap 21 penghuni kosan, dan satu di antaranya positif mengandung narkoba dalam urinenya. Polres Metro Jakarta Pusat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu dalam bentuk paketan.

“Dari 21 orang yang dites, hanya satu yang positif, di tangannya juga ada barang bukti sabu,” tutur AKBP Sitepu.

Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di kawasan tersebut. Beberapa petugas juga terus melakukan pengembangan guna menangkap bandar narkoba yang lebih besar yang diduga sering berkeliaran di sana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.