KOMNAS HAM CICINGWAE DALAM KASUS PENGANIAYAAN BRIMOB – Poskota.co
Wednesday, September 20

KOMNAS HAM CICINGWAE DALAM KASUS PENGANIAYAAN BRIMOB

supoter yang diamankan
supoter yang diamankan

POSKOTA.CO – Komnas HAM cuma cicingwae alias diam membisu mengetahui kebrutalan suporter The Jakmania terhadap Brigadir Hanapi yang sampai saat ini masih dalam keadaan kritis dan bola mata sebelah kirinya pecah.
Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98), menyesalkan bahwa sampai saat ini belum ada reaksi dari Komnas HAM terkait pengeroyokan tersebut. “Mana suara Komnas HAM,” ungkap Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, Senin (27/6).

Menurut Willy insiden pengeroyak Brigadir Hanapi saat berjaga di stadion Gelora Bung Karno (GBK), seharus menjadi perhatian Komnas HAM. Meski Hanapi seorang polisi juga manusia biasa dan warga negara Indonesia yang haknya harus dilindungi.

“Ini malah diam aja. Komnas HAM jangan cuma kerap teriak keras disaat teroris meninggal oleh petugas. Sekarang ini petugas yang dianiaya. Jangan sampai publik ikut-ikutan kecam,” kata Willy.

Jika belum ada respons dari Komnas HAM nantinya, Willy pun mendorong dan meminta publik mendukung agar Komnas HAM dibubarkan dan diganti dengan Komnas Pancasila. Karena masyarakat Indonesia tidak mengenal keberadaan Komnas HAM hasil produk impor dari asing. Keberadaan Komnas Ham hanya sebatas menjalankan order pesanan tertentu.

“Jika Komnas HAM benar keberadaannya tidak membawa manfaat yang berarti bagi rakyat, maka idealnya bentuk Komnas Pancasila yang jauh lebih beradab dan manusiawi. Jadi tidak ada salahnya keberadaan Komnas HAM layak dibubarkan,” terang dia.

Willy melanjutkan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan Brigadir Hanapi tersebut.

“Saatnya Polri sebagai eksekutor KUHP melakukan penegakan hukum. Usut tuntas pelakunya dan aktor dibelakang layarnya. Pengurus persija juga wajib bertanggung jawab,” tandasnya.

Tak lupa Willy juga mengaku sangat mengapresiasi reaksi nitizen yang ikut ramai-ramai memberikan ucapan belasungkawa dan kecaman tindakan brutal para The Jakmania atas peristiwa berdarah Gelora Bung Karno (GBK) yang menimpa Brigadir Hanapi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara