KAUNIT PKB MENJAMIN PEMBAYAR PAJAK MOBIL TAK DIPERSULIT – Poskota.co
Saturday, September 23

KAUNIT PKB MENJAMIN PEMBAYAR PAJAK MOBIL TAK DIPERSULIT

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Kaunit PKB/BBNKB Polda Metro Jaya Alberto Ali, menepis tudingan pihaknya memperlambat apalagi mempersulit pemilik kendaraan bermotor No Pol B 1 NNI jenis Ferari. “Silakan tak ada masalah, kalau perlu hari ini saya tunggu di loket mumpung sepi,” ujarnya ketika dikonfirmasi lewat SMS, Sabtu(4/6).

Alberto pun juga menepis ada tudingan anak buahnya yang mempersulit pembayar pajak kendaraan bermotor. “Saya jamin anak buah saya tak ada yang persulit,” tandasnya.

Namun keterangan yang didapat dari Firman (Senen 5/6)  dari pihak pemilik kendaraan mewah tersebut, petugas menolak karena asal usul si pemilik yang tertera di KTP. “Kan aneh alasannya,” ungkapnya.

sebelumnya diungkapkan,Firman, “Saya itu mau bayar pajak Pak kok dipersulit, sebagai warga negara yang taat akan hukum saya sadar akan itu, kenapa petugas di PKB (pajak kendaraan bermotor) wilayah Jaksel mencari dalih kesalahan. Terus dimana tunjukkan letak kesalahannya saya,” ungkapnya.

Dengan menunjukkan bukti copy administrasi lengkap petugas PKB BBNKB Polda Metro Jaya mengatakan kalau kendaraan yang diurusnya B 1 NNI diragukan alamat yang tertulis di KTP. “Pak KTP saya ini yang ngeluarin negara, saya ajak membuktikan kebenaran ke kelurahan petugas PKB bilang gak ada waktu, ini kan dalih persulit pembayar pajak,” tandas Firman.

Padahal Perda No.2/2015 menyebutkan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. “Dimana letak kesalahan saya,jelaskan sehingga saya bisa memperbaiki, ” tandas warga Srengseng Jakbar tersebut.

Sementara itu pihak Dispenda Pemda DKI, Agus yang dikonfirmasi lewat SMS soal keluhan pembayar pajak belum direspon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)