KAPOLRI: ISU TERORISME PRIORITAS KEAMANAN – Poskota.co

KAPOLRI: ISU TERORISME PRIORITAS KEAMANAN

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa masalah terorisme masih menjadi perhatian utama dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Tanah Air.

“Salah satu tantangan yang masih menjadi prioritas dalam stabilitas keamanan adalah penyebaran paham radikal dan sel-sel terorisme,” kata Jenderal Badrodin, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Pesan itu disampaikannya kepada lima Kapolda yang baru dilantik hari ini.

Selain itu, konflik sosial dan agama juga harus menjadi perhatian para Kapolda dalam menjalankan tugasnya.

“Bentuk intoleransi dan gesekan sekecil apapun di masyarakat harus diantisipasi Polri untuk mencegah konflik yang lebih besar,” katanya.

Kapolri juga mengingatkan para Kapolda agar tidak segan-segan turun ke lapangan guna memahami permasalahan di masyarakat secara langsung sehingga mampu membuat kebijakan dengan tepat.

“Pemimpin tidak hanya dibalik meja, harus turun ke lapangan untuk bisa buat kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Kelima kapolda yang dilantik oleh Kapolri:

o. Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat sebagai Kapolda DIY menggantikan Brigjen Pol Erwin Triwanto yang ditunjuk sebagai Kapolda Kalsel.
o. Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Charliyan menggantikan Irjen Pol Pudji Hartanto
o. Kapolda Banten Brigjen Pol Ahmad Dofiri menggantikan posisi Brigjen Pol Boy Rafli Amar yang ditunjuk sebagai Kadivhumas Polri
o. Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menggantikan Irjen Pol Noer Ali yang dilantik sebagai Kabaintelkam Polri.
o. Brigjen Pol Agung Budi Maryoto yang dilantik sebagai Kakorlantas Polri menggantikan posisi Irjen Pol Condro Kirono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)