KAPOLRI IMBAU CAGUB DAN CAWAGUB DKI TAK MENGHALALKAN SEGALA CARA – Poskota.co

KAPOLRI IMBAU CAGUB DAN CAWAGUB DKI TAK MENGHALALKAN SEGALA CARA

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengimbau kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI untuk bersaing secara sehat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Tito meminta tidak ada pasangan calon yang menghalalkan segala cara untuk menang dalam berebut kursi DKI 1 itu.

“Kepada pasangan calon, timses pendukung, saya minta laksanakan demokrasi sesuai dengan aturannya. Tentunya semua berharap ingin menang, tapi tidak dengan menghalalkan segala cara, Jangan menghalalkan segala cara,” jelas Tito usai memberikan arahan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/9).

Kapolri juga meminta agar masing-masing calon dan para pendukungnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan tidak menggunakan kekerasan dalam pesta demokrasi ini.

“Karena ini pesta demokrasi bukanlah pesta kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan,” imbuh Tito.

Kapolri juga mengimbau kepada lembaga pengawas pemilu (Panwaslu), KPUD dan jajarannya untuk bersikap netral terhadap pasangan calon. Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menekankan agar jajaran polisi juga tidak memihak kepada pasangan calon mana pun.

“Kepolisan juga, teman-teman sampai ke bawah juga netral untun mengawal pesta dekokrasi ini,” lanjut Kapolri.

Media massa juga diimbau untuk menyampaikan berita yang dapat menyejukkan suasana, bukan malah memprovokasi.

“Jangan memanaskan situasi, Jangan juga bersifat povokatif yang membuat masyarakat akhirnya jadi terbawa emosi.

Kapolri menambahkan, kepada pengawas independen dan kepada para tokoh asyarakat diharapkan juga ikut memonitor dan memantau serta mendukung pigub ini.

“Kepada pengawas independen, saya pikir kita minta betul-betul mengundang mereka sebanyak-banyaknya untuk ikut memonitor dan memantau, juga pada tokoh-tokoh masyarakat, ormas semua membuat semacam kesepakatan untuk mendukung berlangsungnya pilgub di Jakarta aman, tertib, damai dan demokratis,” pungkas Kapolri Tito Karnavian. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.