ITW DESAK POLDA METRO JAYA SEGERA USUT TUNTAS KASUS JPO PASAR MINGGU – Poskota.co

ITW DESAK POLDA METRO JAYA SEGERA USUT TUNTAS KASUS JPO PASAR MINGGU

POSKOTA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, rubuhnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/8) lalu, yang mnewaskan tiga orang, merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang peduli terhadap keselamatan masyarakat pengguna JPO.

“Padahal pemerintah wajib menjaga keselamatan warganya dari segala bentuk ancaman. Anehnya, Pemprov DKI kurang peduli terhadap keselamatan khususnya pengguna JPO,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, Jumat (30/9).

Sangat disesalkan, kata Edison, pascakasus rubuhnya JPO Pasar Minggu, Pemprov DKI baru mengetahui sekitar 30-an lebih JPO saat ini dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan. Tetapi tidak ada informasi atau tanda isyarat agar masyarakat mengetahui. Ironisnya, Pemprov DKI baru akan berencana untuk memperbaiki JPO yang rusak itu.

“Kondisi inilah yang menjadi alasan kami menyebut Pemprov DKI tidak peduli terhadap keselamatan warganya. Atau mungkin karena JPO itu hanya digunakan orang-orang kelas bawah?” tandas Edison.

Ketidakpedulian Pemprov DKI terhadap keselamatan warga yang menggunakan JPO semakin jelas. Disusul pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Andri Yansyah yang tidak mengetahui secara pasti jadwal perawatan dan pemeliharaan 285 JPO yang ada di Jakarta.

Bahkan, ujar Edison, Kadishub DKI juga belum mengetahui nilai anggaran untuk perbaikan, karena Pemprov DKI tidak memiliki jadwal secara berkala untuk melakukan perawatan dan perbaikan JPO.

ITW menilai, Pemprov DKI sungguh mengabaikan keselamatan jiwa warga pengguna JPO. Pemprov DKI terlihat peduli, setelah ada korban jiwa seperti kasus JPO Pasar Minggu yang terakhir dilakukan perbaikan pada 2014 silam.

Menurut Edison, kasus rubuhnya JPO Pasar Minggu, sangat kental unsur kelalaiannya. Sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab, agar kasus serupa tidak lagi terulang. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas dan transparan agar masyarakat mengetahuinya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara