INDONESIA AKAN MUNDUR KALAU PERSOALKAN SARA – Poskota.co

INDONESIA AKAN MUNDUR KALAU PERSOALKAN SARA

POSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia berpotensi mundur jauh ke belakang jika masih saja menghabiskan energi untuk mempertentangkan persoalan terkait suku, agama, ras, dan golongan atau sara.

“Sebagai bangsa besar kita akan mundur jauh ke belakang kalau energi bangsa ini dihabiskan untuk pertentangan, pertentangan suku, pertentangan agama, pertentangan golongan. Akan mundur ke belakang kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Pasukan Brimob di lapangan Markas Korps Brimob, Depok, Jawa Barat, Jumat.

Presiden menambahkan, Indonesia ingin menjadi contoh di dunia dalam hal pengelolaan keberagaman. Beberapa negara di dunia, kata dia, sudah menjadikan Indonesia sebagai contoh tersebut. “Kita ingin Indonesia menjadi contoh di dunia dalam mengelola keberagaman dan beberapa negara sudah menjadikan kita sebagai contoh itu dimana kemajemukan justru menjadikan kita untuk maju,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia berpesan secara khusus kepada anggota Korps Brimob Kepolisian RI untuk menjadi pelopor dan penjagaan kebhinekaan di Tanah Air.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pengarahan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin, dan Komandan Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Pol. Murad Ismail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.