HUT JALASENASTRI LANTAMAL BERIKAN PENYULUHAN HUKUM – Poskota.co

HUT JALASENASTRI LANTAMAL BERIKAN PENYULUHAN HUKUM

Suasana penyuluhan
Suasana penyuluhan

POSKOTA.CO – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dalam rangka HUT Ke-70 Jalasenastri menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III di gedung Serbaguna Markas Komando (Mako) Lantamal III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Kamis (25/08).

Wadan Lantamal III Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E., dalam sambutannya mewakili Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H. mengatakan, mengamati perkembangan lingkungan strategis berdampak terhadap perilaku prajurit dan keluarganya serta berimplikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seperti KDRT.

“Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk penyuluhan agar dapat memahami aturan-aturan yang berlaku,” kata Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E.

Dalam penyuluhan hukum tersebut menampilkan dua narasumber yakni Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H, M.M. dan W Hadi Sukrisno, SH, M.H, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang dan pengacara dari kantor Sandy & Sukrisno Law Firm dan Klinik Hukum 24 Jam yang banyak menangani kasus hukum para artis ibukota. Bertindak selaku moderator yakni Kasubdisbanhatkum Diskum Lantamal III, Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan.

Dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan para peserta dapat menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, agar bisa memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta meningkatkan kesadaran hukum ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III untuk mengurangi perbuatan yang melangggar aturan hukum.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Korcab III DJAB Ny. I Ketut Suardana beserta pengurus, para Asisten Danlantamal III, Danpomal Lantamal III dan para Kadis/Kasatlak Lantamal III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)