AWAS MELINTAS DAERAH RANJAU PAKU DI IBU KOTA – Poskota.co
Wednesday, September 20

AWAS MELINTAS DAERAH RANJAU PAKU DI IBU KOTA

ranjau paku
ranjau paku

POSKOTA.CO  – Selama lima tahun terakhir Saber Community alias Komunitas Sapu Bersih memamerkan tumpukkan ranjau paku yang telah mereka kumpulkan dipamerkan di acara Car Free Day, Minggu (7/8).

Penggiat penyelamat ranjau paku juga menyebarkan brosur berisi informasi jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang rawan ranjau paku, di antaranya:

Jakarta Selatan
1. Fly over Permata Hijau ke arah Pondok Indah (depan Masjid Istiqomah)
2. Dari William Mobil ke arah lampu merah Kostrad
3. Jalan Prof Satrio (dari Mal Ambassador ke arah Jalan Casablanca)
4. Terowongan Casablanca (ke arah Mal Ambassador)
5. Jalan Sultan Agung (Manggarai arah Dukuh Bawah)
6. Permata Hijau (jembatan layang Simprug)
7. Jalan MT Haryono (terutama di perempatan Patung Pancoran dan fly over Pancoran)

Jakarta Timur

1. Jalan TB Simatupang (terutama dekat fly over Lenteng Agung dan ke arah Pasar Minggu)
2. Dari Menara Saidah ke arah perempatan Kuningan
3. Jalan Perintis Kemerdekaan (Pulogadung arah Cempaka Mas)
4. Ruas Jalan Raya Bogor (Cibubur arah Cijantung)

Jakarta Barat

1. Jalan S Parman dari RS Harapan Kita arah lampu merah Slipi (termasuk fly over Slipi)
2. Arah lampu merah Slipi ke arah Tomang
3. Ruas Jalan Daan Mogot (sekitar jembatan gantung sampai pabrik biskuit)
4. Jalan Tubagus Angke (depan Duta Mas arah Pesing)
5. Jalan Kyai Tapa (depan RS Sumber Waras)

Jakarta Utara

1. Ruas Jalan Yos Sudarso
2. Ruas Jalan RE Martadinata
3. Ruas Jalan Raya Cilincing
4. Ruas Jalan Enggano (setelah lampu merah Enggano arah Terminal Tanjung Priok)
5. Ruas Jalan Danau Sunter arah Kemayoran
6. Ruas Jalan Pegangsaan Dua
7. Jalan Raya Plumpang

Jakarta Pusat

1. Jalan Gatot Subroto hingga perempatan lampu merah Kuningan dan arah sebaliknya
2. Jalan Majapahit (dari Tanah Abang menuju Harmoni)
3. Jalan Gatot Subroto dari depan Bank Mandiri sebelum Polda Metro sampai Semanggi
4. Underpass Senen dari arah Cempaka Putih menuju Senen
5. Jalan KH Hasyim Ashari (dari jalan layang Roxy arah Jalan Gajah Mada)
6. Ruas Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk
7. Depan Mahkamah Agung
8. Markas Besar TNI Angkatan Darat

Tangerang

1. Jalan Daan Mogot (setelah jembatan Batu Ceper)
2. Ruas Jalan Raya Serang
3. Pamulang (mulai dari pacuan kuda sampai Universitas Pamulang)

Depok

1. Ruas Jalan Margonda (mulai dari depan Balai dan depan BSI Kota Depok sampai Terminal Depok)
2. Daerah Sawangan (dari Jalan Keadilan menuju Citayam)

Bekasi
1. Lampu merah Pondok Ungu sampai jembatan Banjir Kanal Timur, Cakung
2. Jalan Raya Bekasi arah kantor Wali Kota Bekasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.