ANDY CHANDRA: KEBIJAKAN PEMERINTAH TAK MEMIHAK, NELAYAN MUARA BARU MOGOK KERJA – Poskota.co
Wednesday, September 20

ANDY CHANDRA: KEBIJAKAN PEMERINTAH TAK MEMIHAK, NELAYAN MUARA BARU MOGOK KERJA

POSKOTA.CO – Rencana mogok kerja para nelayan di daerah Muara Baru bukan hanya sekadar isapan jempol.
Senin (10/10) ini puluhan ribu nelayan, buruh, anak buah kapal (ABK) dan tenaga kerja tidak langsung menggelar aksi mogok kerja.

Sebanyak 85 ribu nelayan pelabuhan mogok kerja dan tidak melakukan aktivitas di pabrik dan pengolahan ikan di Muara Baru.

Aksi mogok kerja nelayan ini dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) Tachmid Widiasto Pusoro.

Andy Chandra, ketua Apkin
Andy Chandra, ketua Apkin

“Mogok kerja nelayan dan buruh di Pelabuhan Muara Baru diikuti 10 ribu buruh, 35 ribu anak buah kapal (ABK) dan 40 ribu tenaga pekerja tidak langsung. Jadi dengan sebanyak 85 ribu nelayan, buruh dan pekerja yang mogok melumpuhkan aktivitas di pelabuhan,” kata Tachmid.

Kondisi ini pun sentak menjadi perhatian banyak kalangan termasuk dari Ketua Asosiasi Pengusaha Kepiting Indonesia (Apkin) Andy Chandra.

Andy Chandra menegaskan, aksi para nelayan hari ini telah dilakukan, bahkan besok dan seterusnya dikabarkan akan terus melakukan mogok.

Tidak hanya di Jakata, di daerah Bali, Pati dan Bitung, menjelaskan Andy, juga telah melakukan mogok kerja tersebut. “Mogok hari ini telah dilakukan, besok dan seterusnya, bahkan info dari teman-teman Bali sudah dari kemarin serta diikuti oleh Pati dan Bitung, semua sudah melakukan aksi solidaritas,” terangnya.

Tak memihak nelayan
Andy menuturkan, nelayan saat ini memang menghadapi banyak persoalan banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada nelayan.

“Mogok kerja itu ekspresi kekecewaan dari nelayan, tidak mungkin tidak ada masalah lalu mereka mogok kerja,” sentil tokoh bernama lengkap Tjandra Setiadji itu.

Andy mengaku sedih dengan informasi yang ia terima tentang aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para nelayan di Muara Baru itu. “Sedih sekali saya mendengarnya, seharusnya mereka kerja tapi merasa haknya dirampas. Akhirnya mereka mogok, sekali lagi sedih,” cetus Andy.

Bahkan Andy pun yang aktif di beberapa LSM itu mengaku ikut merasakan apa yang dirasakan para nelayan tersebut. “Coba kita pikirkan bersama, kenapa sektor perikanan sekarang menurun pendapatannya?” tanya Andy yang juga presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) itu.

Andy berharap, suara nelayan kali ini didengar demi memperbaiki perekonomian negara, karena beberapa persen dari sektor perikanan.

“Suara rakyat harus diperhatikan, mereka mogok berarti ada masalah,” kata Andy kembali menegaskan. “Atau nunggu saya ikut mogok?” sergah Andy sambil bekelakar.

Kenaikan tarif sepihak
Sementara itu, Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) Tachmid Widiasto Pusoro menyatakan, mogok dipicu kebijakan Perum Perindo yang menaikkan tarif sewa lahan sebesar 450 persen dari Rp236 juta menjadi Rp1,558 miliar per hektar per tahun.

Perum Perindo juga memperpendek jangka waktu sewa lahan dari 20 tahun menjadi lima tahun, sehingga tidak memberikan kepastian dalam usaha.

“Mogok kerja itu berdampak luas bagi perindustrian ikan di Indonesia. Tentu saja dengan pelabuhan yang lumpuh total, serta berhentinya perindustrian baik pabrik ikan maupun pengolahan ikan akan berdampak pada nelayan dan buruh,” kata Tachmid.

Ini karena, lanjut Tachmid, ada kenaikan sepihak yang mencapai 450 persen. Kebijakan ini akan membuat pengusaha ikan gulung tikar. Hal itu akan merembet pada puluhan ribu buruh, nelayan dan pedagang ikan yang akan menganggur.

Banyak kerugian
Selain itu, akibat nelayan mogok banyak menimbulkan kerugian. Kerugian itu tak hanya diderita pihak nelayan tapi juga pemerintah.

Tachmid mengatakan, kerugian itu akibat uang tidak berputar di kawasan pelelangan ikan Muara Baru. Padahal, uang berputar di tempat penjualan ikan tersebut bisa mencapai Rp20 miliar per hari. “Muara Baru merupakan pemasok ikan terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera,” jelas Tachmid, Senin (10/10).

Tachmid menjelaskan, kerugian di sisi nelayan karena 1.600 kapal mempekerjakan sekitar 35 ribu ABK. Sedangkan di bagian prosesing sekitar 10 ribu buruh yang langsung dan tidak langsung 40 ribu. “Jika ditotal, ada sekitar 85 ribu buruh yang tidak bekerja akibat nelayan mogok,” pungkas Tachmid. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara