ALEXIS DIUSIK LAGI, CROWN SUGUHKAN TARI BUGIL – Poskota.co

ALEXIS DIUSIK LAGI, CROWN SUGUHKAN TARI BUGIL

tarif di alexis
tarif di alexis

POSKOTA.CO – Setelah reda beberapa saat kini kembali Hotel Alexis diusik oleh Bakal calon gubernur DKI Adhyaksa Dault saat menyampaikan visi misi calon gubernur DKI di Kahmi Center Jl. Senopati Jaksel, Jumat (25/3).

“Alexis harus dibubarkan walaupun punya izin. Perlu dicek lagi apa benar (Alexis mengantongi izin),” kata Adhyaksa. Pada acara tersebut nama Malioboro tak disebut mantan menteri tersebut, kenapa?

Padahal, sebelumnya nama Malioboro dan Alexis jelas diungkap oleh Haji Lulung, wakil rakyat yang namanya nyohor di kawasan Tanah Abang. Malioboro salah satu yang iusulkan oleh Haji Lulung untuk ditutup.

Dari ocehan-ocehan dua pejabat yang bakal nyalonin gubernur DKI itu, kini juga muncul kabar di tempat hiburan malam Crown kawasan Harco juga banyak peredaran narkoba dan adanya penari bugil.

Padahal, dinas pariwisata DKI jelas-jelas mengeluarkan larangan untuk tidak menyuguhkan tarian bugil striptise apalagi narkoba.

Sebagaimana diketahui, Alexis mempunyai izin sebagai usaha hiburan. Namun demikian, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak mungkin untuk memberantas prostitusi terselubung semacam itu.

Adhyaksa bertekad bulat untuk maju ke Pilgub DKI 2017 agar bisa menjadi gubernur, bukan wakil gubernur.

Dia kini mengusung jargon ‘Teguh Beriman’, di dalalmnya mengandung muatan perubahan Jakarta menjadi lebih baik. Untuk menjadikan Jakarta lebih baik, dalam hal ini beriman, maka Jakarta juga harus dipimpin orang yang baik pula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara