AHOK: BERHENTILAH MEMFITNAH SAYA – Poskota.co

AHOK: BERHENTILAH MEMFITNAH SAYA

ahokPOSKOTA.CO – Dendam kesumat Lulung, anggota DPRD DKI terhadap Ahok, panggilan akrab gubernur DKI Jakarta terus berkobar. Belakngan wakil rakyat mendatangi KPK mendesak agar Ahok, ditangkap karena kasus sumber waras. Ahok pun tak tinggal diam, menurutnya Lulung bisa ken asanksi karena memfitnah.

Ahok, mengingatkan Lulung agar berhenti memfitnah, karena melakukan terhadap pejabat aktif bisa kena tambahan pidana 15 persen. “Tolong Anda belajar hukum, KPK itu independen, tak bisa dipengaruhi siapapun,” tandas Ahok, Rabu di Makodam Jaya(17/2).

Mantan Bupati Belitung Timur itu yakin KPK akan bekerja secara profesional. Sebab, dirinya tidak pernah memiliki niatan buruk dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. “Jangankan untuk nyolong, niat untuk nyolong pun tidak ada,” imbuhnya.

Selain itu, Ahok juga menyinggung perihal mobil Lamborghini yang pernah dipakai Lulung. Jika mobil itu miliknya, Ahok mengingatkan Lulung untuk tidak lupa membayar pajak. Jika bukan, Ahok tegaskan agara Lulung laporkan peminjaman itu pada KPK.

“Dia sekarang mau lapor KPK, tapi dia lupa. Gratifikasi itu lapor 45 hari kerja ini ada cerita tahun lalu, mungkin orang-orang KPK bisa inget kasus Lamborghini,” ungkap Ahok.

Sebelumnya, Lulung berencana menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK hari ini, Rabu 17 Februari.

Lulung melaporkan Ahok ke KPK berkaitan dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, seluas 36 hektare.

“Hasil Pansus LHP (Laporan Penyampaian Hasil) ini baru selesai kemarin. Kemarin kita menyerahkan LHP ini ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemudian hari ini ke KPK,” kata Lulung, panggilan Abraham Lunggana, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 30 Oktober 2015.

Menurut dia, dari LHP, ada enam kegiatan yang menjadi perhatian khusus Pansus. “Tetapi khusus RS Sumber Waras itu Rp191 miliar itu hasil audit Pansus,” jelas Haji Lulung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.