oleh

Hakim Diberi Kewajiban Gunakan Kewenangan Justice For Health

SUDAH 45 tahun Indonesia mengadobsi dan meratifikasi konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya menjadi UU no 8 tahun 1976 dan memberlakukan UU no 9 tahun 1976 tentang narkotika. Sejatinya pengadilan sudah memberlakukan restoratif justice dalam menyelesaikan permasalah pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Sebab, UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini dibuat atas dasar UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Pada dasarnya proses penyelesaian masalah menyalahgunakan untuk diri sendiri menggunakan restoratif justice.

Kewenangan dan kewajiban melakukan restoratif justice berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika diberikan kepada hakim yang mengadili perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim berkewajiban (pasal 127/2) untuk memperhatikan kondisi taraf ketergantungan narkotika terdakwanya.

Hakim juga diberi kewajiban untuk menggunakan kewenangan justice for health, yakni kewenangan dapat memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetapkan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah.

Kewenangan hakim untukmenetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi yang diberikan kepada hakim (pasal 103) adalah, kewenangan untuk mewujudkan penyelesaian masalah penyalahgunaan narkotika secara restoratif justice dengan pendekatan yuridis sekaligus pendekatan medis. Rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Namun prakteknya hakim lebih memilih menjatuhkan hukuman penjara mengikuti tuntutan jaksa, ketika menjatuhkan hukuman kepada penyalah guna meskipun terbukti secara sah sebagai penyalah guna bagi diri sendiri.

Setelah 45 tahun menunggu barulah Mahkamah Agung (MA) melalui Dirjend Badan Peradilan Umum mengeluarkan keputusan tentang pedomam penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum, berlaku terhitung tanggal 22 desember 2020. Dalam pedoman penerapan tersebut, restoratif justice dapat diterapkan pada perkara pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika dengan indikasi kepemilikan terbatas untuk pemakaian sehari.

Penekanan dari pedoman penerapan restoratif justice Mahkamah Agung ditujukan kepada para panitera pengadilan negeri untuk memastikan bahwa jaksa telah melampirkan hasil assesmen. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi dengan hasil assesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari tim assesmen terpadu.

Selain itu, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menghadirkan keluarga atau fihak terkait untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan. Majelis hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Karenanya pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi, rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yang tersebar diseluruh indonesia dengan berkoordinasi dengan BNN.

Pada era restoratif justice, jaksa penuntut umum dituntut lebih profesinal dalam menangani perkara narkotika.

Perkara narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotikanya terbatas dan digunakan untuk dikonsumsi proses penuntutannya mengacu pada tujuan UU yaitu, memberantas pengedar narkotika dan menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi. Dimana tujuan UU narkotika berbeda tujuan dalam menanggulang dan memperlakukan penyalah guna dan pengedar.

Jaksa penuntut umum hanya dapat menuntut penyalah guna yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan pasal 127/1, tidak dapat dituntut secara subsidiaritas maupun komulatif dengan pasal lain karena penyalah guna hanya diatur dalam pasal 127/1 saja.

Selama ini jaksa menuntut penyalah guna dengan tuntutan secara komulatif dan/atau secara subsidiaritas dengan pengedar sehingga beralasan kalau penyalah guna dilakukan upaya paksa penahanan selama proses penuntutan. Padahal penuntutan secara komulatif dan/atau subsidiaritas bertentangan dengan tujuan UU narkotika yang berlaku.

Penuntut umum juga dituntut untuk memberikan petunjuk secara profesional kepada penyidik yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika agar menuntut dengan pasal tunggal 127/1, dan tidak melakukan penahanan.

Dan memberikan petunjuk kepada penyidik agar setiap perkara kepemilikan narkotika dengan jumlah terbatas untuk dikonsumsi atau disalahgunakan agar dimintakan assesmen kepada tim assesmen terpadu untuk mengetahui taraf ketergantungan narkotikanya. Dalam menuntut setiap perkara narkotika yang ditanganinya, penuntut umum wajib menanyakan tujuan kepemilikan narkotikanya.

Beda tujuan kepemilikan tersebut menyebabkan berbeda proses pidana dan pemidanaannya, meskipun penyalah guna dan pengedar keduanya dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Diharapkan surat keputusan Dirjend Badan Peradilan Umum segera direspon oleh para panitera, para hakim dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar pelaksanaan restoratif justice yang berlaku sejak tanggal 22 desember 2020 dapat diwujudkan.

Komjen Pol (Purn) Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH.
(Penulis adalah mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri juga aktivis anti narkoba dan penulis buku bergelar doktor dan dikenal sebagai bapak rehabilitasi narkoba di Indonesia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *