GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA – Poskota.co

GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA

Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.
Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

POSKOTA.CO – Bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, telah berlangsung giat Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

Giat apel gelar pasukan pengamanan TPS di wilayah hukum (wilkum) Polsek Tambora ini dihadiri Muspika Kecamatan Tambora, dua perwira menengah dan 24 perwira pertama Polres Metro Jakarta Baratpimpinan AKP Kasranto. Peserta apel berjumlah 567 personel dengan perincian terdiri dari, TNI 340 personel pimpinan Kapten Trisnoto, Brimob Kalteng 94 personel pimpinan Iptu Kuswanto, Dalmas PMJ dua personel pimpinan Bripda Yudi, Satlantas PMJ 130 personel pimpinan Aiptu Suko, Polsek Tambora 52 personel pimpinan Iptu Sudargo, Satpol PP 36 personel pimpinan Rohyani, Dishub 10 personel pimpinan Fery, dan FKDM 24 personel pimpinan M Lutfi.

Dalam sambutannya, Kapolsek Tambora Kompol M Syafi’i SH, SIK, MH yang bertindak sebagai inspektur apel menyampaikan ucapan terima kasih pimpinan Polri kepada kepada seluruh peserta apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Paswas, PPK untuk bisa melaksanakan tugas pengamanan Pilkada DKI, dan juga menyampaikan amanah Presiden RI bahwa pilkada harus aman dan tidak ada intimidasi dari pihak mana pun, serta kotak suara dan surat suara harus aman dari segala gangguan.

“Anggota pengamanan TPS wilayah Tambora dengan Pola 1 TPS 1 TNI, 1 Polri dan 1 Pol PP, karena semua personel sudah dibekali buku saku pedoman dan jadikan acuan cara bertindak di masing-masing lokasi TPS. Anggota pengamanan harus tegas terhadap semua gangguan dan pelanggaran menyangkut pemilihan di lapangan,” kata Kapolsek pada kesempat tersebut.

“Semoga pelaksanaan pilkada besok (Rabu, 19/4-red) dapat berjalan tertib, lancar serta dalam kondisi aman dan terkendali,” tutup Kapolsek.

Selesai apel, seluruh anggota dibagi sesuai petunjuk untuk menempati TPS, dan dipandu dari 11 lurah masing-masing lokasi TPS. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.