GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA – Poskota.co

GIAT APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN TPS PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA DI WILKUM POLSEKTRO TAMBORA

Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.
Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

POSKOTA.CO – Bertempat di halaman depan Mal Seasons City Jl Prof Dr Latumenten City No 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, telah berlangsung giat Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan TPS Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Selasa (18/4), pukul 14.00 WIB.

Giat apel gelar pasukan pengamanan TPS di wilayah hukum (wilkum) Polsek Tambora ini dihadiri Muspika Kecamatan Tambora, dua perwira menengah dan 24 perwira pertama Polres Metro Jakarta Baratpimpinan AKP Kasranto. Peserta apel berjumlah 567 personel dengan perincian terdiri dari, TNI 340 personel pimpinan Kapten Trisnoto, Brimob Kalteng 94 personel pimpinan Iptu Kuswanto, Dalmas PMJ dua personel pimpinan Bripda Yudi, Satlantas PMJ 130 personel pimpinan Aiptu Suko, Polsek Tambora 52 personel pimpinan Iptu Sudargo, Satpol PP 36 personel pimpinan Rohyani, Dishub 10 personel pimpinan Fery, dan FKDM 24 personel pimpinan M Lutfi.

Dalam sambutannya, Kapolsek Tambora Kompol M Syafi’i SH, SIK, MH yang bertindak sebagai inspektur apel menyampaikan ucapan terima kasih pimpinan Polri kepada kepada seluruh peserta apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Paswas, PPK untuk bisa melaksanakan tugas pengamanan Pilkada DKI, dan juga menyampaikan amanah Presiden RI bahwa pilkada harus aman dan tidak ada intimidasi dari pihak mana pun, serta kotak suara dan surat suara harus aman dari segala gangguan.

“Anggota pengamanan TPS wilayah Tambora dengan Pola 1 TPS 1 TNI, 1 Polri dan 1 Pol PP, karena semua personel sudah dibekali buku saku pedoman dan jadikan acuan cara bertindak di masing-masing lokasi TPS. Anggota pengamanan harus tegas terhadap semua gangguan dan pelanggaran menyangkut pemilihan di lapangan,” kata Kapolsek pada kesempat tersebut.

“Semoga pelaksanaan pilkada besok (Rabu, 19/4-red) dapat berjalan tertib, lancar serta dalam kondisi aman dan terkendali,” tutup Kapolsek.

Selesai apel, seluruh anggota dibagi sesuai petunjuk untuk menempati TPS, dan dipandu dari 11 lurah masing-masing lokasi TPS. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)