DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK – Poskota.co

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar (dua kanan) saat menghadiri acara Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5).

POSKOTA.CO – Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpaul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) petang.

“Saya harap diskusi kesenian ini dapat menghasilkan pemikiran yang maju dalam kehidupan kesenian di Jawa Barat,” kata Dedi Mizwar dalam sambutannya pada acara Diskusi Kesenian di Depok.

Lebih lanjut Dedi memaparkan, Jawa Barat mempunyai tiga zona kebudayaan, yakni Melayu Betawi yang diwakili oleh Depok, Bekasi dan lainnya, di sebelah utara ada Cirebon dan zona ketiga Sunda priangan yang meliputi wilayah Bandung dan sekitarnya. Kebudayaan setiap kecamatan pun bisa berbeda-beda. “Ini bisa menjadi modal utama dalam atraksi kebudayaan, karena pariwisata bukan sekedar alam semata,” tambahnya.

Dedi melanjutkan, saat ini telah memasuki era industri informasi kreatif, di mana gagasan atau ide menjadi modal utama. Ide kreatif, kata Dedi, berkaitan dengan pariwisata. Artinya, semakin kreatif maka pariwisata akan berkembang maju. “Penghasil devisa negara ada empat besar yaitu migas, batubara, kelapa sawit dan pariwisata. Sektor pariwisata cenderung naik dan mudah menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kota Depok yang juga anggota Komisi X DPR-RI, Nuroji mengatakan, ide mengadakan diskusi kebudayaan ini sebenarnya sudah lama muncul, bahkan untuk skala nasional. Namun karena keterbatasan berbagai hal, maka baru bisa terselenggara hanya tingkat Jawa Barat. “Intinya untuk silaturahmi guna mencari titik kesamaan dalam permasalahan kebudayaan dan mencari solusi bersama-sama,” jelasnya.

Nuroji menambahkan, permasalahan kebudayaan di tiap willayah Jawa Barat hampir sama, yakni pemerintah daerah kota maupun kabupaten kurang peduli dengan kebudayaan. Padahal, para seniman ini juga ingin memberikan sumbangsih dalam membangun kotanya.

Sedangkan tokoh seniman Depok, Asrizal Nur mengatakan, diskusi tentang kebudayaan ini dihadiri 70 peserta yang datang dari berbagai daerah di antaranya, Bogor, Bekasi, Bandung dan Depok. Asrizal berharap Kota Depok bisa menjadi gerbang bagi kebudayaan Jawa Barat, karena letak Kota Depok berdekatan dengan Jakarta. “Budaya harus menjadi denyut nadi bangsa,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)