DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK – Poskota.co

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar (dua kanan) saat menghadiri acara Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5).

POSKOTA.CO – Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Depok di Warung Betawi Ngumpaul, Beji, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/5) petang.

“Saya harap diskusi kesenian ini dapat menghasilkan pemikiran yang maju dalam kehidupan kesenian di Jawa Barat,” kata Dedi Mizwar dalam sambutannya pada acara Diskusi Kesenian di Depok.

Lebih lanjut Dedi memaparkan, Jawa Barat mempunyai tiga zona kebudayaan, yakni Melayu Betawi yang diwakili oleh Depok, Bekasi dan lainnya, di sebelah utara ada Cirebon dan zona ketiga Sunda priangan yang meliputi wilayah Bandung dan sekitarnya. Kebudayaan setiap kecamatan pun bisa berbeda-beda. “Ini bisa menjadi modal utama dalam atraksi kebudayaan, karena pariwisata bukan sekedar alam semata,” tambahnya.

Dedi melanjutkan, saat ini telah memasuki era industri informasi kreatif, di mana gagasan atau ide menjadi modal utama. Ide kreatif, kata Dedi, berkaitan dengan pariwisata. Artinya, semakin kreatif maka pariwisata akan berkembang maju. “Penghasil devisa negara ada empat besar yaitu migas, batubara, kelapa sawit dan pariwisata. Sektor pariwisata cenderung naik dan mudah menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kota Depok yang juga anggota Komisi X DPR-RI, Nuroji mengatakan, ide mengadakan diskusi kebudayaan ini sebenarnya sudah lama muncul, bahkan untuk skala nasional. Namun karena keterbatasan berbagai hal, maka baru bisa terselenggara hanya tingkat Jawa Barat. “Intinya untuk silaturahmi guna mencari titik kesamaan dalam permasalahan kebudayaan dan mencari solusi bersama-sama,” jelasnya.

Nuroji menambahkan, permasalahan kebudayaan di tiap willayah Jawa Barat hampir sama, yakni pemerintah daerah kota maupun kabupaten kurang peduli dengan kebudayaan. Padahal, para seniman ini juga ingin memberikan sumbangsih dalam membangun kotanya.

Sedangkan tokoh seniman Depok, Asrizal Nur mengatakan, diskusi tentang kebudayaan ini dihadiri 70 peserta yang datang dari berbagai daerah di antaranya, Bogor, Bekasi, Bandung dan Depok. Asrizal berharap Kota Depok bisa menjadi gerbang bagi kebudayaan Jawa Barat, karena letak Kota Depok berdekatan dengan Jakarta. “Budaya harus menjadi denyut nadi bangsa,” katanya. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.