WARGA TANGERANG DIMINTA LAPORKAN PELAYANAN PUBLIK – Poskota.co

WARGA TANGERANG DIMINTA LAPORKAN PELAYANAN PUBLIK

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Warga Kota Tangerang, Provinsi Banten, diminta lebih proaktif melaporkan melalui “call center” bila ada masalah dalam pelayanan publik maupun administrasi lainnya terkait pemerintahan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Rabu, mengatakan imbauan ini dikeluarkan sehubungan pemerintah kota telah menyediakan sejumlah layanan informasi.

Mulai dari call center dengan nomor telpon 021-1500293 atau 08111500293, Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (Laksa), buku tamu dengan membuka website tangerangkota.go.id hingga media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Begitu juga dengan para pelaku usaha yang kini telah diterapkan sistem pembayaran pajak online. Jika ketika akan membayar menemui kendala maka bisa menghubungi call center.

“Kalau pengusaha menemui kendala karena website kami bermasalah atau mati, bisa hubungi call center,” ujarnya.

Wali kota juga menambahkan pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk memenuhi layanan dasar informasi kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi seperti smart phone, harus bisa diikuti karena masyarakat ingin pelayanan yang cepat dan efesien.

Oleh karena itu, Pemkot Tangerang membuat Tangerang LIVE Room yang akan menghimpun seluruh pelayanan informasi.

Mulai dari data kesehatan, pendidikan, lalu lintas, kependudukan, ketenagakerjaan hingga pengangkutan sampah.

“Jadi, nantinya di Tangerang LIVE Room akan terhimpun semua data dan jika warga membutuhkan sesuatu bisa menghubunginya,” paparnya.

Sementara itu, rencana pengoperasian Tangerang LIVE Room terus disiapkan dan diresmikan bertepatan dengan ulang tahun Kota Tangerang ke 23 yakni tanggal 28 Februari 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.