TPFG MEMINTA KETERANGAN KALAPAS NUSAKAMBANGAN – Poskota.co

TPFG MEMINTA KETERANGAN KALAPAS NUSAKAMBANGAN

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Tim pencari fakta gabungan (TPFG) Senin (29/8) meminta keterangan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Liberty Sitinjak di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Kami datang bukan untuk memeriksa pak Liberty tetapi hanya meminta fakta-fakta dari pak Liberty Sitinjak soal pertemuan yang terjadi pada 9 Juni 2014 lalu di Lapas Batu, Nusakambangan,” kata juru bicara TPFG Effendi Ghazali kepada pers di Kupang, Senin.

Pertemuan tim gabungan yang terdiri dari anggota dari Mabes Polri serta unsur internal tersebut juga untuk mencocokkan segala hal yang berkaitan dengan teka-teki terkait adanya pernyataan dari Ferry Budiman soal pernah memberi uang kepada sejumlah oknum penegak hukum dan pejabat negara.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut menurut Effendi pihaknya telah menemukan banyak data, mulai dari mengecek arsip serta meminta keterangan soal rekaman CCTV saat adanya pertemuan antara Freddy dengan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Lapas Nusakambangan ketika Sitinjak masih menjabat sebagai Kalapas Batu.

“Secara umum kami puas karena mendapatkan keterangan dari pak Liberty dan nantinya akan kami cocokkan dengan data-data yang kami peroleh sebelumnya,” ujarnya.

Anggota TPFG yang datang terdiri dari Irson Octaviani, Indra dan Hendardi sementara itu yang berasal dari Divisi Propam Mabes Polri Irianto, Imam Yulisdianto serta Yasir Maulana, kemudian dari Kompolnas dihadiri oleh Pungki Indarti.

Selanjutnya lanjut Effendi juga mengatakan tim yang sudah dibentuk tersebut juga akan terus mengolah berbagai keterangan yang diperoleh untuk membuktikan pernyataan dari Ferry Budiman tersebut.

Sebab selama beberapa waktu ini pihaknya sudah berkunjung ke Nusakambangan untuk mencari fakta-fakta lain soal pernyataan Ferry tersebut.

“Kita juga dalam waktu dekat akan bertemu dengan pak Hariz Azhar karena sudah ada permintaan dari yang bersangkutan untuk bertemu dengan kami,” ujarnya.

Sementara itu terkait apakah akan ada saksi baru yang akan dimintai keterangan tambahan soal kasus tersebut, Effendi hanya mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Liberty Sitinjak yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkuham wilayah NTT mengaku pertemuan yang dilakukan dengan TPFG hanya merupakan diskusi biasa.

“Tadi hanya pertemuan dan diskusi biasa saja. Saya juga belum bisa memberikan keterangan kepada pers karena belum saya laporkan ke pimpinan. Jadi soal adanya pemberitaan soal adanya pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak benar,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)