TPFG MEMINTA KETERANGAN KALAPAS NUSAKAMBANGAN – Poskota.co

TPFG MEMINTA KETERANGAN KALAPAS NUSAKAMBANGAN

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Tim pencari fakta gabungan (TPFG) Senin (29/8) meminta keterangan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Liberty Sitinjak di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Kami datang bukan untuk memeriksa pak Liberty tetapi hanya meminta fakta-fakta dari pak Liberty Sitinjak soal pertemuan yang terjadi pada 9 Juni 2014 lalu di Lapas Batu, Nusakambangan,” kata juru bicara TPFG Effendi Ghazali kepada pers di Kupang, Senin.

Pertemuan tim gabungan yang terdiri dari anggota dari Mabes Polri serta unsur internal tersebut juga untuk mencocokkan segala hal yang berkaitan dengan teka-teki terkait adanya pernyataan dari Ferry Budiman soal pernah memberi uang kepada sejumlah oknum penegak hukum dan pejabat negara.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut menurut Effendi pihaknya telah menemukan banyak data, mulai dari mengecek arsip serta meminta keterangan soal rekaman CCTV saat adanya pertemuan antara Freddy dengan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Lapas Nusakambangan ketika Sitinjak masih menjabat sebagai Kalapas Batu.

“Secara umum kami puas karena mendapatkan keterangan dari pak Liberty dan nantinya akan kami cocokkan dengan data-data yang kami peroleh sebelumnya,” ujarnya.

Anggota TPFG yang datang terdiri dari Irson Octaviani, Indra dan Hendardi sementara itu yang berasal dari Divisi Propam Mabes Polri Irianto, Imam Yulisdianto serta Yasir Maulana, kemudian dari Kompolnas dihadiri oleh Pungki Indarti.

Selanjutnya lanjut Effendi juga mengatakan tim yang sudah dibentuk tersebut juga akan terus mengolah berbagai keterangan yang diperoleh untuk membuktikan pernyataan dari Ferry Budiman tersebut.

Sebab selama beberapa waktu ini pihaknya sudah berkunjung ke Nusakambangan untuk mencari fakta-fakta lain soal pernyataan Ferry tersebut.

“Kita juga dalam waktu dekat akan bertemu dengan pak Hariz Azhar karena sudah ada permintaan dari yang bersangkutan untuk bertemu dengan kami,” ujarnya.

Sementara itu terkait apakah akan ada saksi baru yang akan dimintai keterangan tambahan soal kasus tersebut, Effendi hanya mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Liberty Sitinjak yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkuham wilayah NTT mengaku pertemuan yang dilakukan dengan TPFG hanya merupakan diskusi biasa.

“Tadi hanya pertemuan dan diskusi biasa saja. Saya juga belum bisa memberikan keterangan kepada pers karena belum saya laporkan ke pimpinan. Jadi soal adanya pemberitaan soal adanya pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak benar,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)