TAK HANYA DPRD DKI, DI MAKASSAR DPRD KORUPSI – Poskota.co

TAK HANYA DPRD DKI, DI MAKASSAR DPRD KORUPSI

Ilustrasi
Ilustrasi

POSKOTA.CO – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto termasuk Ketua Badan Legislasi Andi Mappatunru.

“Dia diperiksa hari ini untuk tersangka lainnya serta saksi lainnya yang sedang didalami oleh penyidik,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi, di Makassar, Kamis.

Andi Mappatunru yang diperiksa sebagai saksi itu, juga salah satu tersangka dalam kasus ini.

Mappatunru dihadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait peran dari 29 anggota DPRD Jeneponto lainnya yang saat ini sedang didalami.

“Dari keterangan saksi nanti kami akan tahu apakah anggarannya digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” ujar dia pula.

Berdasarkan hasil temuan penyidik dalam kasus ini, terdapat indikasi fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada tahun 2012.

Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.