TAK DIBELIKAN MOTOR SISWA SMA GANTUNG DIRI – Poskota.co

TAK DIBELIKAN MOTOR SISWA SMA GANTUNG DIRI

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Muhamad Baduwi,17, pelajar SMA nekad gantung diri di rumahnya Jl Margahayu 3, Kel. Margahayu Bekasi Timur, Rabu (29/6) karena tak dibelikan sepeda motor.

Mayat korban ditemukan Sururi,42, ayah M. Baduwi usai belanja keperluan jualan nasi goreng. Seperti biasa setelah pulang berbelanja, pedagang nasi goreng ini minta bantuan anaknya untuk menurunkan belanjaannya.

Namun Baduwi, tidak kelihatan, “Kamar atas lampunya nyala,” ujar Saluri, kepada Polisi dan setelah dicek dirinya melihat sang anak sudah tergantung dengan tali tambang plastik warna kuning yang diikatkan dengan tambang besar ke kaso.

Saluri kemudian meminta bantuan Abdul Muklis, 43, untuk menurunkan korban, namun kondisinya sudah tewas.

Iptu Evi Padma, Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, mengatakan motif korban nekat gantung diri, karena keinginannya minta dibelikan sepeda motor tidak dipenuhi, “Sehari sebelumnya, korban minta dibelikan sepeda motor untuk sekolah,” ujar Iptu Evi, setelah mendengar keterangan orang tua korban.

Karena keuangan keluarga ini belum cukup, orang tuanya menolak, namun penolakan itu membuat Baduwi, diam sepanjang hari dan ditemukan tergantung malam harinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.