TAK DIBELIKAN MOTOR SISWA SMA GANTUNG DIRI – Poskota.co

TAK DIBELIKAN MOTOR SISWA SMA GANTUNG DIRI

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Muhamad Baduwi,17, pelajar SMA nekad gantung diri di rumahnya Jl Margahayu 3, Kel. Margahayu Bekasi Timur, Rabu (29/6) karena tak dibelikan sepeda motor.

Mayat korban ditemukan Sururi,42, ayah M. Baduwi usai belanja keperluan jualan nasi goreng. Seperti biasa setelah pulang berbelanja, pedagang nasi goreng ini minta bantuan anaknya untuk menurunkan belanjaannya.

Namun Baduwi, tidak kelihatan, “Kamar atas lampunya nyala,” ujar Saluri, kepada Polisi dan setelah dicek dirinya melihat sang anak sudah tergantung dengan tali tambang plastik warna kuning yang diikatkan dengan tambang besar ke kaso.

Saluri kemudian meminta bantuan Abdul Muklis, 43, untuk menurunkan korban, namun kondisinya sudah tewas.

Iptu Evi Padma, Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, mengatakan motif korban nekat gantung diri, karena keinginannya minta dibelikan sepeda motor tidak dipenuhi, “Sehari sebelumnya, korban minta dibelikan sepeda motor untuk sekolah,” ujar Iptu Evi, setelah mendengar keterangan orang tua korban.

Karena keuangan keluarga ini belum cukup, orang tuanya menolak, namun penolakan itu membuat Baduwi, diam sepanjang hari dan ditemukan tergantung malam harinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)