SETUJU ANGGOTA DPRD NTB TES URINE – Poskota.co

SETUJU ANGGOTA DPRD NTB TES URINE

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Bara Mory Hanafi mendukung sekaligus mendorong agar seluruh anggota di tes urine atau narkoba oleh Badan Narkotika Nasional.

“Saya sangat mendukung jika BNN NTB melakukan test urine terhadap wakil rakyat di NTB. Bila perlu dilakukan secara mendadak pada saat rapat paripurna,” kata Mory Hanafi di Mataram, Rabu.

Ia menegaskan perang terhadap peredaran narkoba. Untuk itu, harus dibuktikan oleh wakil rakyat sebagai contoh kepada rakyat.

“Kita perang terhadap narkoba ini. Mengingat, efek yang ditimbulkan sangat berbahaya. Untuk memulai itu, harus dari anggota DPRD,” tegasnya.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, peredaran narkoba saat ini sudah mengerikan dan merambah kesemua lini. Mulai dari tua hingga anak-anak.

“Bukan tidak mungkin peredaran dan penggunaan narkoba di NTB sudah merambah keranah orang-orang elit,” katanya.

Kendati demikian, dia juga mendorong adanya kesadaran semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba yang mengancam masa depan bangsa tersebut. Terlebih lagi, sebagai daerah pariwisata, NTB dinilai daerah yang berpotensi menjadi pasar narkoba.

Tidak hanya itu, ancaman narkoba kini, kata Mory harus diantisipasi terutama terhadap anak sekolah dan mahasiswa.

“Siapa lagi kalau bukan kita yang memulai mengantisipasi peredaran narkoba,” ucapnya.

Untuk itu, tes urine untuk wakil rakyat hal yang sangat penting. Karenanya, ia berharap tes urine itu tidak saja dilakukan kepada wakil rakyat di DPRD NTB, tetapi terus dilakukan secara berkelanjutan kepada wakil rakyat di kabupaten/kota.

“Tes narkoba itu dimaksudkan memberikan kejelasan jika wakil rakyat di NTB benar-benar tidak terlibat sedikitpun terhadap barang yang dikenal berbahaya itu,” tambahnya.

Karena itu, ia meminta semua pihak tidak segan-segan melaporkan kepada yang berwajib jika ada wakil rakyat yang terlibat atau menjadi pengguna narkoba. Dengan begitu, perang terhadap penyalah gunaan narkoba itu bisa dimaksimalkan dengan keterlibatan semua elemen masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)