RATUSAN RUMAH DI TIGA DESA KABUPATEN CIREBON TERENDAM BANJIR – Poskota.co

RATUSAN RUMAH DI TIGA DESA KABUPATEN CIREBON TERENDAM BANJIR

HARIANTERBIT.CO – Warga di tiga Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,  terendam banjir. Akibatnya ratusan rumah di tiga desa berupaya menyelamatkan barang-barang.

Banjir tersebut dari luapan saluran irigasi sekunder Maneungteung atau Kali Sukamampir. Warga yang tak mengira desanya akan diterjang banjir, diduga akibat tersumbatnya saluran akibat menumpuknya sampah serta jebolnya tanggul Kali Tersana.

Rata-rata air masuk ke rumah penduduk dengan ketinggian antara 10 sampai 50 meter. Tampak  beberapa rumah, halaman sekolah dan sawah milik warga di tiga desa yakni, Desa Pabedilan Kulon, Desa Tersana dan Desa Silih Asih.

Dari tiga desa tersebut, Desa Silih Asih merupakan yang terparah, beberapa sekolah di antaranya SDN 01 Silihasih. Akibat dari banjir ini SMPN 01 Pabedilan dan SMAN Pabedilan terpaksa diliburkan, dan warga berharap segera adanya penanganan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan tanggul Kali Tersana di Blok Wage Desa Silih Asih, dan juga melakukan pengerukan Kali Tersana yang menuju ke Kali Suka Mampir yang berada di Blok Kliwon Desa Silih Asih.

Banjir di Desa Pabedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.
Banjir di Desa Pabedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

Dua sungai yang meluap ini setelah hujan besar yang turun sejak Minggu sore lalu. Luapan tersebut membuat debet air tak tertampung hingga meluap menggenangi perkampungan, dari data yang terhimpun sedikitnya 666 rumah warga terkena imbas banjir luapan tersebut.

Kuwu Desa Silih Asih Lisnawati menyatakan, banjir yang terjadi di desanya merupakan banjir terparah selama 10 tahun terakhir, penyebabnya akibat  tanggul Sungai Tersana yang jebol dengan panjang sekitar sembilan meter, serta dangkalnya Sungai Tersana yang menuju ke Sungai Suka Mampir.

“Luapan banjir tersebut berimbas bukan saja menggenangi rumah penduduk di desanya tetapi juga desa tetangga ikut tergenang,” papar Lisnawati.

Sementara itu, menurut Kuwu Desa Padedilan Kulon Cusmin, tercatat sekitar 106 rumah warganya yang tergenang banjir luapan, air berasal dari luapan Sungai Suka Mampir di Desa Silih Asih.

Camat Pabedilan Yusuf Hermawan menjelaskan, banjir akibat meluapnya Sungai Suka Mampir dan Sungai Tersana yang terparah di Desa Silih Asih ada sekitar 500 rumah, sementara di Desa Pabedilan Kulon 106 rumah, dan Desa Tersana sekitar 60 rumah, bebarapa instansi dari Basarnas Kabupaten Cirebon dan Dinas PSDA sudah memantau kondisi akibat banjir, sementara dari Dinas Sosial sudah ada komunikasi dan akan segera turun untuk memberikan bantuan.

“Kalau yang masuk rumah sekitar 150 rumah, tetapi pagi sudah mulai surut,” terang Yusuf Hermawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.