PUPUK OPLOSAN DAPAT MERUSAK KESUBURAN TANAH – Poskota.co

PUPUK OPLOSAN DAPAT MERUSAK KESUBURAN TANAH

isAPOSKOTA.CO – PT. Petrokimia Gresik mengimbau masyarakat agar selektif dalam memilih pupuk untuk pertanian karena penggunaan pupuk oplosan yang harganya hampir sama dengan produk subsidi justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesuburan tanah.

“NPK oplosan tidak berefek ke penyerapan hara tanaman, namun justru dampaknya merusak kesuburan tanah. Lahan bisa berubah menjadi keras seperti tanah liat,” kata Supervisor PT Petrokimia Gresik DIY Agus Adriansyah, di Yogyakarta, Selasa.

Seperti diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menggerebek pabrik pengoplosan pupuk untuk dijadikan NPK tablet di Dusun Karang, Ringinharjo, Kabupaten Bantul.

Dalam kasus tersebut Polda DIY menyita barang bukti berupa 69 bungkus pupuk NPK tablet ukuran lima kilogrma yang belum diedarkan atau total 345 kilogram, tujuh karung pupuk makro campuran ZK, tiga karung CSP-36, sebanyak 86 karung pupuk urea subsidi ukuran 50 kilogram.

Selain itu, Polda DIY juga menyita sebanyak 2,8 ton pupuk NPK tablet dari dua pengecer di Kabupaten Kulon Progo.

Agus mengatakan, kadar Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K) dalam pupuk oplosan sangat rendah yakni hanya satu koma sekian persen.

“Sedangkan pada pupuk NPK subsidi yang legal, kandungan ketiga zat itu masing-masing sebesar 15 persen,” paparnya.

Menurut dia, dalam pantauannya temuan pupuk NPK ilegal di beberapa daerah di DIY ada yang dibuat menyerupai dengan produk Petrokimia Gresik.

“Secara kasat mata, warna dan cetakan kantong didesain sangat mirip dengan produk asli. Namun jika dicermati, persentase kandungan unsur kimia yang tertera dalam kemasan pupuk oplosan berbeda dengan pupuk subsidi,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk mengelabui masyarakat, penjualan pupuk ilegal itu biasanya dilakukan pada malam hari dengan cara dititipkan ke gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Peredaran pupuk ilegal semacam ini ditengarai tidak hanya terjadi di DIY, tapi juga provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut dia, setelah adanya temuan NPK tablet ilegal di Bantul, PT Petrokimia telah melakukan pengecekan terhadap penyalur pupuk di wilayah DIY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara