KUNKER ANGGOTA DEWAN DISELIDIKI POLRES CIREBON KOTA – Poskota.co

KUNKER ANGGOTA DEWAN DISELIDIKI POLRES CIREBON KOTA

POSKOTA.CO – Upaya penegakan hukum terus dilakukan, kini tak pandang lagi siapa yang berbuat dan siapa yang bersalah. Bahkan jika uang negara pun dipergunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, maka ini pun menjadi incaran institusi hukum untuk menegakkan hukum.

Seperti baru-baru ini terdengar kabar tidak sedap di lingkungan DPRD Kota Cirebon, di mana Kepolisian Resort Cirebon Kota mencium adanya kejanggalan atas aktivitas kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Cirebon selama tahun 2016.

Diduga pertanggungjawaban atas kunker menjadi suatu perhatian yang serius Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Cirebon Kota yang sudah menyelidiki atas anggaran kunker dewan selama 2016. Atas hal tersebut, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Salah seorang narasumber di lingkungan DPRD Kota Cirebon yang enggan disebutkan namanya, mengakui sudah ada sebuah penyelidikan yang dilakukan bagian Tipikor Porlres Cirebon Kota terhadap anggaran kunjungan kerja dewan selama 2016 ini.

Dan sekitar satu bulan yang lalu, kata dia, Bagian Tipikor mengirim surat untuk memanggil dan meminta keterangan dari pihak Sekretaris Dewan dan PPTK atas penggunaan anggaran kungker tersebut.
“Iya yang di mintai keterangan itu Sekwan sama PPTK-nya sama Tipikor Polres Cirebon Kota,” ujarnya.

Mengenai soal ini, masih kata sumber ini, pimpinan dewan pasti tahu semua. Dirinya juga mengakui bahwa kasus tersebut sampai sekarang proses hukumnya masih terus berjalan. “Pimpinan dewan pasti tau soal ini mas. Kan proses hukumnya masih jalan,” paparnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.