PESERTA LELANG LAPORKAN MEGAPROYEK GEDUNG SEKDA KE KEJARI – Poskota.co

PESERTA LELANG LAPORKAN MEGAPROYEK GEDUNG SEKDA KE KEJARI

HARIANTERBIT.CO – Merasa tidak puas dengan kegiatan ULP, membuat proses lelang konstruksi megaproyek gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon setinggi delapan lantai diwarnai pelaporan gugatan oleh salah satu peserta lelang yang kalah ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon.

Gusti Hamdani mengaku, pelapor diduga dari salah satu pengusaha yang gagal lelang dalam proses tender yang dilakukan Unit Lelang Pengadaan (ULP). Meski demikian, atas laporan tersebut pihaknya kini masih mempelajari dan mendalami apakah aduan tersebut bisa dilanjutkan dalam proses hukum atau tidak. Karena, tidak serta merta semua laporan harus ditindaklajuti melalui proses hukum dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.

“Berdasarkan perintah pimpinan, kami disuruh mempelajari apakah aduan yang diterima masuk wilayah hukum dalam artian pidana. Laporan pengaduan berkaitan dengan proses lelang gedung setda itu. Laporan masuk pada Rabu, 12 Oktober kemarin. Isi laporannya masih harus dipelajari dulu,” terang Gusti Hamdani, kepala seksi Intelijen Kejaksaan Cirebon kepada media, Jumat (14/10).

Gusti Hamdani menerangkan, isi laporan yang diterima dituduhkan kepada terlapor yang berkaitan dalam kegiatan ULP. Namun, sesuai prosedur maka setelah dipelajari nantinya terdapat dua kemungkinan, yakni bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jika nantinya dilanjutkan pada perkara hukum maka harus ada indikator yang bernilai bisa terindikasi tindak pidana.

Nilai yang dimaksud yakni apakah dalam pemeriksaan ada yang masuk kepada persoalan hukum atau hanya sekadar administrasi. “Yang pasti tahapan masih dipelajari, laporannya telah masuk dan akan dikaji secepatnya. Sesuai tupoksi kita, yakni berkaitan dengan hukum,” tandasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.