PESERTA LELANG LAPORKAN MEGAPROYEK GEDUNG SEKDA KE KEJARI – Poskota.co
Saturday, September 23

PESERTA LELANG LAPORKAN MEGAPROYEK GEDUNG SEKDA KE KEJARI

HARIANTERBIT.CO – Merasa tidak puas dengan kegiatan ULP, membuat proses lelang konstruksi megaproyek gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon setinggi delapan lantai diwarnai pelaporan gugatan oleh salah satu peserta lelang yang kalah ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon.

Gusti Hamdani mengaku, pelapor diduga dari salah satu pengusaha yang gagal lelang dalam proses tender yang dilakukan Unit Lelang Pengadaan (ULP). Meski demikian, atas laporan tersebut pihaknya kini masih mempelajari dan mendalami apakah aduan tersebut bisa dilanjutkan dalam proses hukum atau tidak. Karena, tidak serta merta semua laporan harus ditindaklajuti melalui proses hukum dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.

“Berdasarkan perintah pimpinan, kami disuruh mempelajari apakah aduan yang diterima masuk wilayah hukum dalam artian pidana. Laporan pengaduan berkaitan dengan proses lelang gedung setda itu. Laporan masuk pada Rabu, 12 Oktober kemarin. Isi laporannya masih harus dipelajari dulu,” terang Gusti Hamdani, kepala seksi Intelijen Kejaksaan Cirebon kepada media, Jumat (14/10).

Gusti Hamdani menerangkan, isi laporan yang diterima dituduhkan kepada terlapor yang berkaitan dalam kegiatan ULP. Namun, sesuai prosedur maka setelah dipelajari nantinya terdapat dua kemungkinan, yakni bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jika nantinya dilanjutkan pada perkara hukum maka harus ada indikator yang bernilai bisa terindikasi tindak pidana.

Nilai yang dimaksud yakni apakah dalam pemeriksaan ada yang masuk kepada persoalan hukum atau hanya sekadar administrasi. “Yang pasti tahapan masih dipelajari, laporannya telah masuk dan akan dikaji secepatnya. Sesuai tupoksi kita, yakni berkaitan dengan hukum,” tandasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)