PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT – Poskota.co

PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT

POSKOTA.CO – DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI yang seharusya bisa dirasakan untuk kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat tetapi ternyata hanya untuk sebagian masyarakat kalangan mampu (elit), dan tidak berpihak kepada rakyat miskin alias ‘wong cilik’.

“Terjadinya penggusuran paksa terhadap pemukiman warga yang tidak manusiawi ini selalu menghantui pikiran warga setiap hari, lalu kemudian pembangunan proyek reklamasi yang membuat para nelayan gelisah terhadap mata pencahariannya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari akan terancam oleh proyek tersebut,” kata Ketua Sahabat Asli Nurmansyah, di Jakarta, Minggu (23/10).

Keberpihakan Pemprov DKI kepada pihak pengembang (kapitalisme) telah menyakiti hati masyarakat Jakarta, sehingga terjadilah simbol-simbol perlawanan terhadap pemprov yang dilakukan oleh masyarakat yang tertindas.

Pesta demokrasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dalam waktu tiga bulan lagi akan dilaksanakan, di sinilah saatnya warga Jakarta menentukan calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Untuk itu kami dari Sahabat Asli (Sahabat Agus-Sylvi) sangat berharap kepada pasangan tersebut bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Kota Jakarta, dan tentu untuk seluruh lapisan masyarakat, agar bisa menghadirkan Kota Jakarta yang bersahabat, manusiawi, beradab, santun dan modern untuk seluruh warga Jakarta,” ujar Nurmansyah.

“Sahabat Asli sebagai relawan Agus-Sylvi siap berjuang untuk memenangkan pasangan kandidat tersebut, dengan strategi dan taktik (stratak) yang sudah kami persiapkan demi Jakarta Bersahabat, Jakarta untuk Rakyat,” sambungnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)