PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT – Poskota.co
Wednesday, September 20

PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT

POSKOTA.CO – DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI yang seharusya bisa dirasakan untuk kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat tetapi ternyata hanya untuk sebagian masyarakat kalangan mampu (elit), dan tidak berpihak kepada rakyat miskin alias ‘wong cilik’.

“Terjadinya penggusuran paksa terhadap pemukiman warga yang tidak manusiawi ini selalu menghantui pikiran warga setiap hari, lalu kemudian pembangunan proyek reklamasi yang membuat para nelayan gelisah terhadap mata pencahariannya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari akan terancam oleh proyek tersebut,” kata Ketua Sahabat Asli Nurmansyah, di Jakarta, Minggu (23/10).

Keberpihakan Pemprov DKI kepada pihak pengembang (kapitalisme) telah menyakiti hati masyarakat Jakarta, sehingga terjadilah simbol-simbol perlawanan terhadap pemprov yang dilakukan oleh masyarakat yang tertindas.

Pesta demokrasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dalam waktu tiga bulan lagi akan dilaksanakan, di sinilah saatnya warga Jakarta menentukan calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Untuk itu kami dari Sahabat Asli (Sahabat Agus-Sylvi) sangat berharap kepada pasangan tersebut bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Kota Jakarta, dan tentu untuk seluruh lapisan masyarakat, agar bisa menghadirkan Kota Jakarta yang bersahabat, manusiawi, beradab, santun dan modern untuk seluruh warga Jakarta,” ujar Nurmansyah.

“Sahabat Asli sebagai relawan Agus-Sylvi siap berjuang untuk memenangkan pasangan kandidat tersebut, dengan strategi dan taktik (stratak) yang sudah kami persiapkan demi Jakarta Bersahabat, Jakarta untuk Rakyat,” sambungnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara