PELAJAR MALAYSIA BELAJAR SENI BUDAYA INDONESIA – Poskota.co

PELAJAR MALAYSIA BELAJAR SENI BUDAYA INDONESIA

10 tariPOSKOTA.CO – Sebanyak 55 pelajar warga negara Malaysia dari sejumlah sekolah menengah atas dan sebuah akademi mengikuti pelatihan seni dan budaya Indonesia seperti gamelan, angklung, dan tari-tarian di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).

“Program workshop seni dan budaya Indonesia untuk pelajar Malaysia diharapkan makin merapatkan hubungan antar-masyarakat kedua negara,” kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Ari Purbayanto, di Gedung SIKL, Malaysia, Minggu.

Ari berharap para siswa inilah yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat Malaysia mengenai seni dan budaya Indonesia.

Dia menyatakan, rancangan kegiatan ini sudah digagas tahun lalu, namun baru bisa dilaksanakan pada tahun ini.

“Semua pihak terkait kegiatan ini tampak bersemangat terutama para siswa dan guru,” ujarnya lagi.

Kegiatan workshop seni dan budaya Indonesia untuk warga Malaysia yang berlangsung sejak 9 April hingga 22 Mei ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada generasi muda negara ini terhadap seni dan budaya Indonesia.

Ternyata, lanjut dia, selama ini para generasi muda Malaysia tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap seni dan budaya Indonesia.

“Respons pihak Malaysia untuk mengikuti kegiatan ini sangat besar meskipun surat kegiatan ini kepada mereka hanya dalam waktu satu minggu saja,” kata dia.

Karena itu, lanjut dia, pada saat penutupan program ini, orang tua peserta, pihak sekolah dan pejabat Malaysia akan diundang dengan menampilkan para penari dari Tanah Air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.