OKNUM BRIMOB PESTA SABU DITANGKAP POLISI – Poskota.co
Wednesday, September 20

OKNUM BRIMOB PESTA SABU DITANGKAP POLISI

Alat penghisap sabu -dok-
Alat penghisap sabu -dok-

POSKOTA.CO – Seorang anggota Brimob diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda, Kalimantan Timur saat pesta narkoba bersama 4 warga sipil di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, Sabtu (26/3).

Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Setya Budi Dwi Putro, yang dikonfirmasi Senin (28/3) oknum tersebut ditangkap setelah ada warga yang memberikan informasi.

Keempat warga yang ditangkap masing-masing:
o. Kam,31,
o. SA,42,
o. MA,53,
o. MST,26,

Dari para tersangka polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,72 gram senilai Rp700 ribu, dua telepon genggam serta serta seperangkat alat isap sabu-sabu dan alat penakar.

Dari pengembangan penangkapan oknum anggota Brimob tersebut tambah Setya Budi, di lokasi berbeda, Satuan Reskoba Polresta Samarinda, kembali menangkap lima orang lainnya, juga tengah berpesta narkoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.