MOBIL DINAS KETUA DPRD KOTA CIREBON DITABRAK TRUK TANGKI – Poskota.co

MOBIL DINAS KETUA DPRD KOTA CIREBON DITABRAK TRUK TANGKI

POSKOTA.CO – Edi Suripno SIP, MSi yang mengendarai kendaraan dinas berplat hitam, mengalami kecelakaan pada Jumat, 21 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 dinihari lalu. Dalam peristiwa ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, hanya kendaraan dinas yang dipergunakan Ketua DPRD Kota Cirebon mengalami ringsek di bagian belakang.

Kondisi mobil mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon bagian belakangnya rusak parah setelah ditabrak truk tangki Pertamina. Dalam kecelakan tersebut, mobil sempat terguling tiga kali, namun Ketua DPRD Kota Cirebon yang mengemudikan dalam kondisi sehat usai peristiwa itu.
Kondisi mobil mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon bagian belakangnya rusak parah setelah ditabrak truk tangki Pertamina. Dalam kecelakan tersebut, mobil sempat terguling tiga kali, namun Ketua DPRD Kota Cirebon dalam kondisi selamat.

Berdasarkan informasi yang berhasl dihimpun menerangkan, mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon saat itu sedang meluncur di jalan jurusan Kuningan menuju ke arah Cirebon, tepatnya di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, tiba-tiba dari arah belakang mobil tersebut ditabrak kendaraan truk tangki Pertamina dengan nomor polisi Z 9482 TC.

Kini kondisi mobil Ketua DPRD Kota Cirebon rusak berat. Dalam kecelakaan tersebut mobil Ketua DPRD sempat terguling tiga kali, dan kondisi mobil pun rusak parah.

Peristiwa tak terduga ini hanya kerusakan di bagian belakang kendaraan. Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon lolos dari maut. Pascakecelakaan tersebut, Ketua DPRD langsung dibawa menuju rumah dinasnya di kawasan Jl KS Tubun Kota Cirebon.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon Cicip Awaludin SH menuturkan, kondisi Ketua DPRD Kota Cirebon dalam kondisi sehat setelah mengalami kecelakaan hebat tersebut.

“Kondisi Ketua, alhamdulillah baik-baik saja, sehat, tadi sudah ketemu dan ngobrol dengan beliau,” ucap Cicip. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)