LIMBAH MENUMPUK DI DRAINASE DEPAN SMAN 1 KOTA CIREBON DIBIARKAN DPU – Poskota.co

LIMBAH MENUMPUK DI DRAINASE DEPAN SMAN 1 KOTA CIREBON DIBIARKAN DPU

POSKOTA.CO – Aji Rahmat, aktivis Lembaga Studi Pembangunan Daerah (LSPD) menyesalkan atas sikap cuek pihak Dinan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-PESDM) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon terhadap kondisi saluran pembuang (drainase) yang berada di depan SMAN 1 Kota Cirebon. Keadaan saluran tersebut kini kondisi airnya menghitam pekat, bau dan menjadi sarang nyamuk.

“Saat kami berkunjung ke SMAN 1, bau tak sedap tercium menyengat di depan sekolah ini. Bahkan terlihat tumpukan sampah plastik dan nyamuk beterbangan di sekitar sekolah ini. Jelas kondisi ini sangat mengganggu, terutama bagi kesehatan lingkungan sekolah. Maka pihak DPU-PESDM maupun DKP harus segera melakukan bersih-bersih, sebab bisa dikhawatirkan adanya korban dari serangan nyamuk DBD kepada siswa setempat,” tandas Aji , Senin (21/11).

Kondisi drainase di depan SMAN 1 Kota Cirebon airnya menghitam pekat, bau dan menjadi sarang nyamuk, serta sendimentasinya sudah tinggi, diperlukan pembersihan dan pengerukan dari pihak terkait.
Kondisi drainase di depan SMAN 1 Kota Cirebon airnya menghitam pekat, bau dan menjadi sarang nyamuk, serta sendimentasinya sudah tinggi, diperlukan pembersihan dan pengerukan dari pihak terkait.

Menurut Aji, perencanaan tata ruang kota harus menyentuh aspek kebersihan. Terlebih saat ini, pihak DPU-PESDM Kota Cirebon tengah melaksanakan pembangunan fisik jalan, jembatan, trotoar dan saluran. Tentunya aspek kebersihan yang menjadi agenda besar dari pembangunan fisik mendapat perhatian serius. Artinya jangan hanya bisa membangun dengan tujuan kerapihan, keindahan dan kenyamanan, sementara kebersihan dilupakan.

“Output dari pembangunan di antaranya kan agar Kota Cirebon bisa meraih kembali penghargaan sebagai kota bersih. Maka pihak PU atau DKP mestinya cepat tanggap dan langsung melakukan kerja bersih-bersih, agar lingkungan sekolah nyaman dan sehat,” katanya.

Hal senada pun diungkapkan Enjang, aktivias Forum Generasi Muda Cirebon. Enjang menyatakan, jika kebersihan saluran pembuang, atau biasa disebut drainase atau juga solokan merupakan tanggung jawab pihak PU maupun DKP. Terlebih jika saluran itu rusak dan memerlukan perbaikan. Namun yang di depan SMAN 1 terbilang masih bagus, hanya lumpur atau sendimentasinya sudah tinggi, sehingga air tidak berjalan normal dan membuat air menggenang, sampah menumpuk dan berbagai sumber penyakit mulai berdatangan. Maka saluran drainase ini lumpurnya harus segera dikeruk, agar airnya mengalir dan tidak meninggalkan aroma bau akibat air terhenti dan berubah warna menjadi hitam pekat.

“Ya kebersihannya merupakan tanggung jawab pihak DKP, dan pengerukan lumpur serta kerusakan DAS merupakan tugas PU, hal demikian seharusnya sudah menjadi perencanaan mereka, sehingga lingkungan di Kota Cirebon seperti halnya saluran di depan SMAN 1 tetap bersih, sehat dan nyaman,” terangnya. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.