KODIM KEDIRI JAGA KETAT TEMPAT IBADAH – Poskota.co

KODIM KEDIRI JAGA KETAT TEMPAT IBADAH

POSKOTA.CO – Pascatragedi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi yang masih berada di Kodam V/Brawijaya menghubungi Kasdim Kediri Mayor Inf Joni Morwantoto melalui sambungan telepon, Sabtu (30/7), untuk menyikapi segala kemungkinan dan gejala sosial masyarakat yang berdampak negatif, khususnya di Kota dan Kabupaten Kediri.

Usai kontak via telepon, Mayor Inf Joni Morwantoto langsung mengambil langkah strategis guna menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga dengan memerintahkan seluruh Danramil jajaran Kodim 0809/Kediri untuk langsung mengantisipasi tempat-tempat ibadah yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri.

Dari 29 kecamatan, tiga di Kota Kediri dan 26 di Kabupaten Kediri, seluruh tempat ibadah mulai hari ini dijaga ketat anggota Koramil jajaran Kodim Kediri, di samping vihara atau klenteng tentunya. Sesuai instruksi Letkol Inf Purnomosidi, yang langsung ditujukan kepada Mayor Inf Joni Morwantoto, turun dalam pengamanan di tempat ibadah vihara atau klenteng dengan jumlah personel lebih banyak.

Di samping tempat ibadah, Pasi Ops Kodim Kediri Kapten Arm Nur Solikin, juga telah menyiapkan personel khusus, untuk mengantisipasi kerawanan sosial yang akan timbul, dengan menempatkan personel di titik-titik tertentu. Sebagaimana pengamanan yang dilakukan di Vihara Tjoe Hwie Kiong yang berlokasi di Kelurahan Pocanan, dan Vihara Jayasaccako di Kelurahan Semampir, keduanya berada di Kecamatan Kota.

Menurut Mayor Inf Joni Morwantoto, salah satu kunci keberhasilan Kediri hingga saat ini tetap aman dan kondusif adalah, kesadaran masyarakat dan kredibilitas para pemuka agama, yang mampu menjadi ‘transporter dan speaker’ untuk menjadi jembatan segala perbedaan ataupun perselisihan. Dalam catatan tinta emas, konflik berbau SARA yang ada di Kediri, memang belum pernah terjadi, tetapi gesekan berbau perselisihan memang kerap terjadi, tetapi belum pernah berujung pada kerusuhan, dan selalu berakhir di meja perundingan dan dialogis dengan damai. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara