KISAH PILU ANGGOTA EKS GAFATAR – Poskota.co

KISAH PILU ANGGOTA EKS GAFATAR

dokter yang menghilang
dokter yang menghilang

POSKOTA.CO – Mantan anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Arif Damarjati,26, mengatakan pengalamannya selama bergabung dengan organisasi terlarang tersebut membuatnya lebih waspada terhadap berbagai ajakan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi tertentu.

“Ini sebuah pelajaran berharga. Kedepan tentunya saya akan lebih selektif,” kata Arif Damarjati, di Yogyakarta, Selasa.

Saat disinggung perihal kehidupannya selama masih bergabung Gafatar, pengusaha mobil rental itu tampak enggan bercerita.

“Secara pribadi, berat juga (menceritakan tentang Gafatar). Yang lalu biarlah masa lalu. Saya nggak mau ungkit-ungkit lagi,” katanya.

Usai kembali dari Mempawah, Kalimantan Barat ke Yogyakarta, Arif bersama ibunya, istri dan satu anaknya memutuskan untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Ia dan keluarga menghabiskan waktu tiga minggu di Mempawah pada akhir Desember 2015.

Dia mengaku alasan berangkat ke Mempawah karena ingin merintis usaha di Kalbar.

Meski enggan berkisah tentang pengalamannya bersama Gafatar, dia menegaskan akan melupakan semua yang telah dialaminya dan melanjutkan hidup.

“Yang pasti ‘buku’ Gafatar sudah ditutup. Kami harap bisa ‘move on’ saja,” ujar Arif.

Usai kembali ke Yogyakarta pada akhir Januari 2016, mereka mendapatkan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan secara periodik dari aparat, petugas pemerintahan desa dan tenaga medis.

“Petugas Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, penyuluh agama, RT, RW, lurah, bhabinkamtibmas, dan babinsa dikerahkan semua,” kata Lurah Rejowinangun, Retnaningtyas.

Arif dan keluarganya termasuk eks Gafatar yang beruntung karena masih memiliki tempat tinggal. Berbeda dengan beberapa keluarga eks Gafatar lainnya, contohnya keluarga Ahmad Hadi Subroto dan keluarga Yogi.

Ahmad bersama istri dan ketiga anaknya sudah tidak memiliki rumah di Yogya karena sudah dijual sebelum mereka pergi ke Kalimantan.

Tidak hanya punya kesulitan tempat tinggal, Ahmad dan keluarganya juga punya masalah lain yakni kependudukan.

Mereka tercatat sudah pindah dari Yogyakarta, tetapi kependudukan mereka belum masuk di Mempawah Hilir, Kalimantan Barat.

Sementara Yogi dan istrinya yang merupakan salah satu warga Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, kesulitan mencari tempat tinggal karena tidak diterima keluarga dan masyarakat.

“Dia (Yogi) orang Prawirodirjan, keluarganya belum mau menerima dia. Lalu mereka (Yogi dan istri) sempat mengontrak di Prambanan. Tapi masyarakat di sana nggak mau menerima,” kata Lurah Retna.

Beruntung, Arif bersedia menampung keluarga Ahmad maupun Yogi untuk tinggal sementara di rumah Arif.

Sebanyak 78 orang mantan anggota Gafatar asal Yogyakarta sudah dipulangkan dari Kalimantan. Jumlah tersebut terbagi atas dua gelombang yakni sembilan orang pada gelombang pertama dan enam sembilan orang pada gelombang kedua.

Mereka ditempatkan sementara di Gedung Transito setelah ditampung dari gedung Youth Center di Sleman.

Sementara gelombang ketiga terdiri atas 46 orang eks Gafatar rencananya akan dipulangkan ke Yogyakarta dalam waktu dekat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara