KEMENAG REJANGLEBONG AJAK KHATIB PERANGI DBD – Poskota.co

KEMENAG REJANGLEBONG AJAK KHATIB PERANGI DBD

POSKOTA.CO – Kementerian Agama Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, mengajak khatib di daerahnya untuk turut mengkampanyekan gerakan memerangi demam berdarah dengue (DBD) dalam materi ceramah agama.

Kepala Kemenag Rejanglebong M CH Naseh di Rejanglebong, Jumat, mengatakan gerakan kampanye memerangi DBD itu guna membantu pemerintah daerah setempat dalam membantu penanganan merebaknya kasus akibat gigitan nyamuk aides aegipty tersebut.

“Kami sudah membuat surat edaran yang ditujukan kepada 15 Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan yang ada di Rejanglebong, dan seterusnya masing-masing KUA membuat surat edaran kepada khatib. Surat ini meminta agar para khatib memasukan materi gerakan menjaga kebersihan dalam memerangi DBD pada setiap ceramah agama mereka,” ujar Naseh.

Materi ceramah agama yang menyelipkan pesan-pesan pemerintah dalam penanganan DBD itu sendiri, kata dia, dianggap cukup efektif dan lebih cepat sampai ke masyarakat baik dalam khotbah Jumat atau ceramah agama.

Hal ini penting mengingat penyampaian pesan pemerintah itu merupakan bagian dari anjuran agama Islam terutama dalam menjaga kebersihan diri maupun lingkungan.

Sementara itu ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Rejanglebong, Zulkarnain Thaib, meminta Pemkab Rejanglebong dan dinas terkait mengutamakan penanganan DBD di daerah itu karena kasusnya terus meningkat.

“Dinas kesehatan harus lebih sensitif dan peduli dengan keadaan yang ada di masyarakat,” kata Zulkarnain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)