JAKSA GADUNGAN DI PEKANBARU DIRINGKUS – Poskota.co
Saturday, September 23

JAKSA GADUNGAN DI PEKANBARU DIRINGKUS

jaksaPOSKOTA.CO – Kepolisian Resort Kota Pekanbaru merinkus seorang pria yang berpura-pura menjadi pegawai Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengutip uang perizinan dari panti pijat.

“Terhadap pelaku telah dilakukan penangkapan,” kata Kepala Kepolisian Sektor Sukajadi, Kompol Hermawi, kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu.

Kompol Hermawi menjelaskan jaksa gadungan tersebut bernama Ari Yuhenri (25) warga Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Polisi meringkus pelaku pada 10 Februari lalu dengan tuduhan penipuan dan pemalsuan surat.

Penangkapan jaksa gadungan itu berawal dari laporan seorang pengusaha panti pijat bernama Maryati, yang menjadi korban penipuan.

Pelapor menyebutkan pada 28 Januari 2016 pelaku datang ke tempat usaha panti pijat korban, dengan mengaku sebagai pegawai Kejaksaan Tinggi Riau.

Jaksa gadungan itu kemudian melakukan pendataan terhadap panti pijat korban, khususnya mengenai rekomendasi perizinan panti dari dinas kesehatan setempat.

Karena kebetulan panti pijat milik tersebut memang belum memiliki perizinan dari dinas kesehatan, pelaku menawarkan untuk menguruskan perizinan dimaksud. Kemudian pada 29 Januari pelaku datang lagi dengan membawa surat terdaftar pengobatan tradisional dari dinas kesehatan.

“Di duga surat tersebut dipalsukan oleh pelaku dan korban dikenai biaya Rp300 ribu,” kata Kompol Hermawi.

Pelapor mulai merasakan kejanggalan karena pada 10 Februari jaksa gadungan itu datang lagi ke panti korban dengan membawa dua lembar surat, yaitu sertifikat laik kesehatan panti dari dinas kesehatan dan formulir pendataan pengobatan tradisional dari Kejaksaan Tinggi Riau, yang dua-duanya juga diduga palsu.

Pelaku lalu membebankan korban biaya lagi sebesar Rp550.000.

Karena merasa curiga, korban lalu menghubungi seorang pegawai Kejaksaan Tinggi Riau kenalannya dan mendapat keterangan bahwa pelaku bernama Ari Yuhenri bukanlah pegawai di instansi hukum itu. Setelah dilakukan penangkapan, lanjutnya, jaksa gadungan itu akhirnya mengaku telah melakukan banyak penipuan dengan membuat surat palsu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara