JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN

POSKOTA.CO – Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata di Kota Cirebon, khususnya di pinggiran kota belum diprioritaskan. Hal ini menjadi sorotan serius beberapa pihak, karena anggaran PJU sampai Rp3,6 miliar hanya diperuntukkan jalan protokol saja. Sementara untuk pinggiran kota, Dinas Perhubungan (Dishub) mengakui belum ada anggarannya. Bahkan, rencana anggaran 2017 juga belum ada pemasangan PJU baru untuk lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Cirebon melalui Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum Dodi Rochdiat mengatakan, PJU dianggarkan pada tahun 2017 hanya diperuntukkan sebatas penggantian PJU konvensional ke PJU LED di beberapa ruas jalan protokol saja. Karena yang akan diganti secara keseluruhan dengan jumlah total anggaran Rp3,6 miliar.

Menurutnya, untuk kawasan pinggiran kota belum ada. Pasalnya, belum ada anggaran untuk jaringan baru. Pemasangan KwH sampai saat ini baru sekitar 75 persen di seluruh Kota Cirebon. Pada anggaran di 2017 juga, belum ada pemasangan baru PJU terutama bagi PJU lingkungan.

“Sampai saat ini yang terpasang PJU baru sampai jalan kota saja. Sementara untuk PJU lingkungan belum ada, karena masih terbentur dengan anggaran,” ungkap Dodi.

Penggantian PJU, kata Dodi, akan dilakukan pada ruas jalan protokol seperti jalan Karanggetas, Pasuketan, Lawanggada, Pekiringan, Bahagia, Drajat, Rajawali Raya, Ciremai Raya dengan total penggantian sebanyak 674 titik yang terbagi 140 titik untuk lampu 100 watt dan 534 titik untuk lampu 70 watt.

Adapun alasan perubahan lampu, menurut Dodi, karena adanya penghematan 40 persen ketika ada peralihan dari konvesional ke LED. Selain itu pun dalam perawatannya pun untuk lampu konvensional bisa menghabiskan Rp200 juta per tahun, sedangkan lampu LED mendapatkan garansi selama lima tahun. Tak hanya itu, ke depannya pun lampu tersebut akan dilengkapi dengan layanan wifi secara otomatis.

Adapun pengambilan keputusan ini dilakukan, karena ketahanan lampu konvensional seringkali diganti disebabkan cuaca, berbeda terbalik dengan lampu LED yang saat ini sudah terbukti dalam uji coba sudah dirasa baik dengan berbagai suhu. Ditambah lagi, lampu tersebut tahan dan kuat. Kemajuan dalam teknologi tersebut bisa dilihat dari satu boks panel bisa dipakai oleh 20 tiang lampu.

Selain itu, untuk pemasangan PJU baru tersebut akan dipasang pada triwulan pertama. Dirinya pun berharap dengan adanya peralihan lampu masyarakat mampu merawat bersama-sama dan menjaga terkait PJU.

“Kita hanya mampu melakukan peralihan jenis lampu sampai saat ini. Diharapkan ke depannya kami pun mampu menerangi semuanya, termasuk pinggiran Kota Cirebon,” tutur Dodi. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)