JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN – Poskota.co

JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN

POSKOTA.CO – Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata di Kota Cirebon, khususnya di pinggiran kota belum diprioritaskan. Hal ini menjadi sorotan serius beberapa pihak, karena anggaran PJU sampai Rp3,6 miliar hanya diperuntukkan jalan protokol saja. Sementara untuk pinggiran kota, Dinas Perhubungan (Dishub) mengakui belum ada anggarannya. Bahkan, rencana anggaran 2017 juga belum ada pemasangan PJU baru untuk lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Cirebon melalui Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum Dodi Rochdiat mengatakan, PJU dianggarkan pada tahun 2017 hanya diperuntukkan sebatas penggantian PJU konvensional ke PJU LED di beberapa ruas jalan protokol saja. Karena yang akan diganti secara keseluruhan dengan jumlah total anggaran Rp3,6 miliar.

Menurutnya, untuk kawasan pinggiran kota belum ada. Pasalnya, belum ada anggaran untuk jaringan baru. Pemasangan KwH sampai saat ini baru sekitar 75 persen di seluruh Kota Cirebon. Pada anggaran di 2017 juga, belum ada pemasangan baru PJU terutama bagi PJU lingkungan.

“Sampai saat ini yang terpasang PJU baru sampai jalan kota saja. Sementara untuk PJU lingkungan belum ada, karena masih terbentur dengan anggaran,” ungkap Dodi.

Penggantian PJU, kata Dodi, akan dilakukan pada ruas jalan protokol seperti jalan Karanggetas, Pasuketan, Lawanggada, Pekiringan, Bahagia, Drajat, Rajawali Raya, Ciremai Raya dengan total penggantian sebanyak 674 titik yang terbagi 140 titik untuk lampu 100 watt dan 534 titik untuk lampu 70 watt.

Adapun alasan perubahan lampu, menurut Dodi, karena adanya penghematan 40 persen ketika ada peralihan dari konvesional ke LED. Selain itu pun dalam perawatannya pun untuk lampu konvensional bisa menghabiskan Rp200 juta per tahun, sedangkan lampu LED mendapatkan garansi selama lima tahun. Tak hanya itu, ke depannya pun lampu tersebut akan dilengkapi dengan layanan wifi secara otomatis.

Adapun pengambilan keputusan ini dilakukan, karena ketahanan lampu konvensional seringkali diganti disebabkan cuaca, berbeda terbalik dengan lampu LED yang saat ini sudah terbukti dalam uji coba sudah dirasa baik dengan berbagai suhu. Ditambah lagi, lampu tersebut tahan dan kuat. Kemajuan dalam teknologi tersebut bisa dilihat dari satu boks panel bisa dipakai oleh 20 tiang lampu.

Selain itu, untuk pemasangan PJU baru tersebut akan dipasang pada triwulan pertama. Dirinya pun berharap dengan adanya peralihan lampu masyarakat mampu merawat bersama-sama dan menjaga terkait PJU.

“Kita hanya mampu melakukan peralihan jenis lampu sampai saat ini. Diharapkan ke depannya kami pun mampu menerangi semuanya, termasuk pinggiran Kota Cirebon,” tutur Dodi. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.