GUBERNUR SULUT AJAK REMAJA GEREJA JAUHI NAPZA – Poskota.co

GUBERNUR SULUT AJAK REMAJA GEREJA JAUHI NAPZA

ILUSTRASI
ILUSTRASI

POSKOTA.CO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengajak remaja gereja masehi injili di Minahasa (GMIM) menjauhi narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza).

“Jangan sampai remaja terjerumus pada penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini, masa depan bisa rusak,” ajak Gubernur kepada ribuan remaja gereja yang menggelar ibadah selebrasi Paskah di lapangan Lembong Desa Tenga Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Senin.

Menurut Gubernur, sebagaimana laporan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, situasi kamtibmas sampai pada Pebruari 2016 menyebutkan pelaku maupun korban kejahatan atau pelanggaran kebanyakan didominasi oleh kaum remaja dan pemuda dengan berbagai modus operandi.

Penyebabnya, kata dia, dilatarbelakangi oleh pengaruh minuman beralkohol, narkoba serta obat-obat terlarang lainnya.

Karena itu, ajak dia, generasi muda gereja hendaknya menjadikan paskah sebagai motivasi spiritual sehingga memiliki ketangguhan iman dalam menghadapi derasnya tantangan di era globalisasi dan era masyarakat ekonomi Asean yang telah bergulir saat ini.

“Marilah secara bersama-sama merefleksikan dan merenungkan kembali peran dan tanggungjawab sebagai generasi bangsa di masa depan serta penerus kerajaan Allah di dunia ini,” katanya.

Menurut Gubernur, paskah menjadi momentum kebangkitan remaja GMIM menemukan kesejatian identitas sebagai generasi muda yang cerdas secara intelektual, matang dalam emosi, dewasa dalam iman, dan takut akan Tuhan.

Sebelumnya, pada perayaan selebrasi paskah Kapolda Sulut Brigjen Polisi Drs Wilmar Mapaung SH telah mencanangkan “Remaja GMIM Pelopor Kamtibmas”.

Sebanyak 24 ribu remaja GMIM yang tersebar di 938 jemaat dan 111 wilayah dari tujuh kabupaten dan kota se Sulut menghadiri ibadah selebrasi yang dipimpin Pdt HWB Sumakul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)