DPU KOTA CIREBON HARUS SERIUS AWASI PROYEK PEKERJAAN DAK – Poskota.co

DPU KOTA CIREBON HARUS SERIUS AWASI PROYEK PEKERJAAN DAK

POSKOTA.CO – Pelaksanaan pekerjaan Dana Alokasi Khusu (DAK) senilai Rp96 miliar di Kota Cirebon terkesan asal kebut, hal itu jelas berdampak pada kualitas pekerjaan.

Menyikapi ini, sejumlah aktivis meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Manusia (DPUPESDM) Kota Cirebon untuk benar-benar mengawasi, jika tidak pekerjaan tersebut bisa saja menjadi temuan hukum. Apalagi kabar santer menderu Kota Cirebon jika tim Saber OTT bakal masuk ke daerah ini.

 Proyek pekerjaan trotoar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diawasi lebih serius oleh Dinas PU Kota Cirebon.
Proyek pekerjaan trotoar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diawasi lebih serius oleh Dinas PU Kota Cirebon.

“Jangan main-main, ini bukan proyek kecil, mata dan telinga para aktivis dan pegiat hukum pasti ikut memantau, jika saja ada temuan pasti bakal menjadi kasus hukum,” terang Rizqi, aktivis mahasiswa Cirebon, yang katanya bersama sejumlah tim tengah melakukan monitoring atas seluruh pekerjaan DAK di Kota Cirebon.

Rizqi berharap, PU tidak menutup diri soal proyek DAK tersebut. Mereka harus terbuka terhadap siapa pun, mengingat proyek tersebut merupakan uang negara dan berasal dari uang rakyat. Maka PU dan pemborong tidak boleh skeptis dan menghindar dari para aktivis atau pegiat pembangunan yang mendatangi proyek tesebut. Jika tidak maka dipastikan pergerakan cinta uang rakyat akan membawa temuannya ke ranah hukum.

Hal senada juga diungkapkan Setiawan, aktivis pegiat pembangunan Kota Cirebon, yang menyatakan proyek DAK puluhan miliar ini, harus menjadi isu besama untuk terus diawasi dan dimonitoring agar pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Jangan sampai ada keluhan masyarakat atau temuan yang bisa membawa masalah tersebut ke meja hukum, karena memang siapa pun berhak untuk memberikan pengawasan agar uang rakyat bisa diselamatkan,” tandas Setiawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.