DPU KOTA CIREBON HARUS SERIUS AWASI PROYEK PEKERJAAN DAK – Poskota.co
Saturday, September 23

DPU KOTA CIREBON HARUS SERIUS AWASI PROYEK PEKERJAAN DAK

POSKOTA.CO – Pelaksanaan pekerjaan Dana Alokasi Khusu (DAK) senilai Rp96 miliar di Kota Cirebon terkesan asal kebut, hal itu jelas berdampak pada kualitas pekerjaan.

Menyikapi ini, sejumlah aktivis meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Manusia (DPUPESDM) Kota Cirebon untuk benar-benar mengawasi, jika tidak pekerjaan tersebut bisa saja menjadi temuan hukum. Apalagi kabar santer menderu Kota Cirebon jika tim Saber OTT bakal masuk ke daerah ini.

 Proyek pekerjaan trotoar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diawasi lebih serius oleh Dinas PU Kota Cirebon.
Proyek pekerjaan trotoar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diawasi lebih serius oleh Dinas PU Kota Cirebon.

“Jangan main-main, ini bukan proyek kecil, mata dan telinga para aktivis dan pegiat hukum pasti ikut memantau, jika saja ada temuan pasti bakal menjadi kasus hukum,” terang Rizqi, aktivis mahasiswa Cirebon, yang katanya bersama sejumlah tim tengah melakukan monitoring atas seluruh pekerjaan DAK di Kota Cirebon.

Rizqi berharap, PU tidak menutup diri soal proyek DAK tersebut. Mereka harus terbuka terhadap siapa pun, mengingat proyek tersebut merupakan uang negara dan berasal dari uang rakyat. Maka PU dan pemborong tidak boleh skeptis dan menghindar dari para aktivis atau pegiat pembangunan yang mendatangi proyek tesebut. Jika tidak maka dipastikan pergerakan cinta uang rakyat akan membawa temuannya ke ranah hukum.

Hal senada juga diungkapkan Setiawan, aktivis pegiat pembangunan Kota Cirebon, yang menyatakan proyek DAK puluhan miliar ini, harus menjadi isu besama untuk terus diawasi dan dimonitoring agar pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Jangan sampai ada keluhan masyarakat atau temuan yang bisa membawa masalah tersebut ke meja hukum, karena memang siapa pun berhak untuk memberikan pengawasan agar uang rakyat bisa diselamatkan,” tandas Setiawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)