DANRAMIL TINJAU PRODUK LOKAL KEBUTUHAN RAMADHAN – Poskota.co

DANRAMIL TINJAU PRODUK LOKAL KEBUTUHAN RAMADHAN

Danramil, Kapolsek dan Camat
Danramil, Kapolsek dan Camat

POSKOTA.CO – Persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dijadikan momentum terbaik untuk memperkenalkan produk-produk lokal, khusunya yang ada di Kediri di Balai Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Jumat (03/06/2016).

Danramil Papar, Kapten Inf Tafsir, Kapolsek Papar, AKP Kamsudi dan Camat Papar, Mujiatmiko, S.Sos, turut ambil bagian pada sejumlah perkenalan produk lokal Kediri ini, khususnya produk yang berbasis UKM.

Disamping memperkenalkan produk-produk yang berstatus domisili Kecamatan Papar, dalam pameran ini juga, ditunjukan dampak positif dari nilai tambah dari penjualan di bulan Ramadhan nanti.

“Diperkirakan pergerakan rupiah di Kediri akan meningkat tajam pada bulan Ramadhan nanti, kendati secara matematis seharusnya turun ,karena banyak yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi kenyataannya, permintaan kebutuhan pangan di bulan Ramadhan justru meningkat tajam,” jelas Rahmat Sentosa, salah satu Staf Dinkoperindag Kabupaten Kediri.

Selain memperkenalkan produk-produk buatan UKM yang ada di Kecamatan Papar, Koramil 16/Papar akan memfasilitasi ruang bagi penjualan produk-produk buatan PKK Kecamatan Papar, dengan cara memberikan lokasi halaman Makoramil Papar untuk berjualan produk makanan jelang berbuka puasa.

Khusus untuk pernik-pernik Ramadhan, halaman kantor Kecamatan Papar, akan dibuka seluas-luasnya kepada Karang Taruna yang ada di kecamatan papar, untuk menjual produk-produknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara