DANDIM: HUKUM ADALAH MENJAWAB KEADILAN DARI KETIDAKADILAN – Poskota.co

DANDIM: HUKUM ADALAH MENJAWAB KEADILAN DARI KETIDAKADILAN

Suasana penyuluhan
Suasana penyuluhan

POSKOTA.CO – Aktifitas TMMD 97 Kodim 0809/Kediri terus berlanjut, dan kegiatan non fisik berupa pembinaan keluarga sadar hukum dan sosialisasi hukum, Rabu (28/9) dilangsungkan di Balai Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi didampingi Kepala Kelurahan Rejo Mawardi serta narasumber AKP Maria Karangora, Kasubag Hukum Pemkot Kediri, Ninik Retno dan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Ali Muklis, satu persatu memberikan pandangannya sesuai tema yang sudah ditentukan.

“Semua negara didunia memiliki dasar hukum yang berbeda-beda, tetapi semua memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu keadilan. Karena keberadaan hukum yang diberlakukan ditiap negara bertujuan untuk menjawab keadilan dari pertanyaan ketidakadilan,” kata Letkol Inf Purnomosidi.

Duduk dibarisan terdepan terlihat Pasi Ter Kodim Kediri, Kapten Inf Suliyono, Danramil Mojoroto, Kapten Inf Arifin Effendi, Dankiban 521/DY, Kapten Inf Nanang, dan Pabintal Korem 082/CPYJ, Lettu Chk Khoirul Anam.

“Kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengarah pada psikologis seseorang, yang mayoritas di identifikasi akibat desakan atau tuntutan ekonomi, tetapi tidak menutup kemungkinan faktor lain juga bisa jadi pemicu, seperti perselingkuhan atau problem lainnya,” tandasnya.

Diingatkan, yang harus diwaspadai akhir-akhir ini adalah kekerasan terhadap anak, dan banyak juga justru si pelaku adalah orangtuanya sendiri, tetapi juga sebagian dilakukan orang lain, dan sering berakhir dengan pembunuhan,” kata AKP Maria Karangora.

“Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, dan hubungan antara istri dengan suami atau orang tua dengan anak, tidak boleh disandingkan dengan permasalahan diluar rumah tangga. Demikian juga konflik antara suami istri yang cenderung berujung pertengkaran atau malah bisa juga berujung penganiayaan, tentunya hukum yang berlaku di negeri ini akan memberi solusi sebagai penengah, sekaligus jalan menuju keadilan,” lanjut AKP Maria Karangora.

Sosialisasi yang juga dihadiri warga Kelurahan Gayam tersebut, diakhiri dengan wawasan seputar tertib lingkungan berdasarkan perda, yang secara langsung disampaikan Ali Muklis, dan informasi seputar wajib pajak PBB yang disampaikan secara ringkas oleh Rejo Mawardi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.