CUACA EKSTREM, NELAYAN CIREBON BANYAK DI RUMAH – Poskota.co

CUACA EKSTREM, NELAYAN CIREBON BANYAK DI RUMAH

Ketua Rukun Nelayan Kesenden Kota Cirebon Sofyan bersama rekan nelayan lainnya tidak berani melaut apabila melihat cuaca kurang baik, akhirnya hanya memperbaiki jaring untuk tangkapan ikannya.
Ketua Rukun Nelayan Kesenden Kota Cirebon Sofyan bersama rekan nelayan lainnya tidak berani melaut apabila melihat cuaca kurang baik, akhirnya hanya memperbaiki jaring untuk tangkapan ikannya.

POSKOTA.CO – Mau gimana lagi, selain bisa membahayakan keselamatan para nelayan, tangkapan ikan pun berkurang, maka jika cuaca ekstrem puluhan nelayan di daerah Samadikun, Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon enggan melaut. Kalaupun ada yang melaut, hasil tangkapanya tidak sebanyak melaut saat cuaca normal.

Ketua Rukun Nelayan Kesenden Kota Cirebon Sofyan menyatakan, di musim cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi akhir-akhir ini, membuat dirinya dan rekan nelayan lainnya jarang bahkan enggan melaut. Dikatakannya, nelayan berani melaut apabila melihat cuaca yang baik dan tidak berpotensi buruk.

“Kalau melaut sih tetap melaut, cuma kita lihat keadaan cuacanya, jadi kalau cuacanya kurang baik ya terpaksa tidak jadi berangkat melaut, akhirnya kita hanya perbaikan jaring saja,” ungkap Sofyan saat ditemui di salah satu perahu nelayan yang parkir.

Saya dan warga Kampung Baru, lanjut Sofyan, hanya berprofesi sebagai nelayan, sehingga apabila kedaan seperti ini berlangsung lama secara otomatis pendapatannya berkurang.

Menurut Sofyan, dalam setiap melaut dirinya rata-rata memperoleh pendapatan Rp400-500 ribu, itu saat ramai dan cuaca baik, tetapi kalau cuaca seperti sekarang ini jangankan untung, untuk bayar perbekalan saja pendapatan yang didapat tidak cukup untuk membayarnya. Oleh karena hal itu, ia berharap kepada Pemerintah Kota Cirebon agar memperhatikan nasib nelayan apabila cuaca tidak memihak seperti akhir-akhir ini.

“Kalau selama ini, Pemerintah Kota Cirebon, sepertinya kurang perhatian ke nelayan, belum ada terobosan-terobosan masuk ke nelayan, belum turun ke nelayan,” keluh Sofyan.

Sofyan juga berharap, pemerintah kota peduli dengan nasib nelayan Kota Cirebon yang jumlahnya hanya beberapa ini, dibandingkan dengan nelayan Kabupaten Cirebon yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Menurutnya, sejauh ini belum ada perhatian yang serius, dari dinasnya pun kurang antusias. Jadi, kalau keadaan musim seperti sekarang ini, nelayan hanya istirahat dan memperbaiki jaring saja.

“Saya berharap ada perhatian, di mana nelayan itu ada masa-masanya, kalau musim angin barat seperti ini angin kencang, kalau kita melaut paling kekuatan jaraknya hanya satu mil, harusnya ada perhatian khusus, mudah-mudahan keluhan saya ini didengar oleh Pak Wali Kota sendiri,” ungkap Sofyan. (*/nurudin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)