BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK – Poskota.co

BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK

POSKOTA.CO – Seorang bayi dengan kondisi tidak normal lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bayi tersebut mempunyai dua kepala namun hanya mempunyai satu badan. Bayi tersebut kini dalam perawatan RSUD Ibnu Sina Gresik.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RS Ibnu Sina Gresik Maftukhan mengatakan, diagnosa awal kondisi bayi adalah kembar, namun setelah dilakukan operasi cesar oleh empat dokter spesialis, bayi diketahui mempunyai dua kepala. “Lahir pukul 09.00 WIB melalui (operasi) cesar,” ujar Maftukhan.

“Kondisi bayi saat pertama lahir adalah sesak, dengan berat badan 4200 gram dan panjang 43 cm, serta mempunyai kepala dua, jumlah tangan dua dan kaki dua, berjenis kelamin perempuan,” ungkap Maftukhan.

Maftukhan mengatakan, bayi perempuan ini dari pasangan Sugianto (32) dan Sri Wahyuni (33), warga Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik. Saat hendak melahirkan, pasangan itu tidak ke RSUD dr Soetomo, tetapi ke Puskesmas Alon-Alon.

Namun di Puskesmas Alon-Alon tim medis menemukan kesulitan sehingga merujuk Sri Wahyuni ke RSUD Ibnu Sina. Saat tiba di rumah sakit, hanya dikatakan jika bayi dalam kandungan adalah kembar dan harus segera dilakukan tindakan dan penanganan secepatnya. “Tindakan cesar pun dilakukan,” kata Maftukhan.

Saat dilahirkan, kata Maftukhan, bayi dalam kondisi tidak stabil dan memerlukan alat bantu pernapasan. Saat ini kondisi bayi belum stabil benar meski secara umum kondisinya termasuk baik. Bayi ini sekarang dalam masa perawatan di ruang neonatology RSUD Ibnu Sina. “Menurut pengakuan orang tua bayi, kandungannya jarang diperiksakan dan juga tidak pernah melakukan USG,” lanjut Maftukhan.

Maftukhan menambahkan, orang tua bayi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Gresik Kota Baru (GKB). Namun saat ini kawasan tersebut sudah ditertibkan Satpol PP sehingga orang tua bayi saat ini menganggur. “Untuk urusan biaya, sudah ditanggung Pemkab Gresik,” terang Maftukhan.

Dan saat ini pihak RSUD Ibnu Sina sedang berkoordinasi dengan pihak RSU dr Soetomo. Bayi dengan kondisi berkepala dua ini rencananya hendak dirujuk ke RSU dr Soetomo yang mempunyai peralatan medis yang lebih lengkap. “Namun keluarga si bayi belum menyetujui. Bagaimanapun kami harus meminta pendapat keluarga, dan kami hormati keputusan itu. Kami tetap merawat bayi ini,” tandas Maftukhan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara