BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK – Poskota.co
Saturday, September 23

BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK

POSKOTA.CO – Seorang bayi dengan kondisi tidak normal lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bayi tersebut mempunyai dua kepala namun hanya mempunyai satu badan. Bayi tersebut kini dalam perawatan RSUD Ibnu Sina Gresik.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RS Ibnu Sina Gresik Maftukhan mengatakan, diagnosa awal kondisi bayi adalah kembar, namun setelah dilakukan operasi cesar oleh empat dokter spesialis, bayi diketahui mempunyai dua kepala. “Lahir pukul 09.00 WIB melalui (operasi) cesar,” ujar Maftukhan.

“Kondisi bayi saat pertama lahir adalah sesak, dengan berat badan 4200 gram dan panjang 43 cm, serta mempunyai kepala dua, jumlah tangan dua dan kaki dua, berjenis kelamin perempuan,” ungkap Maftukhan.

Maftukhan mengatakan, bayi perempuan ini dari pasangan Sugianto (32) dan Sri Wahyuni (33), warga Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik. Saat hendak melahirkan, pasangan itu tidak ke RSUD dr Soetomo, tetapi ke Puskesmas Alon-Alon.

Namun di Puskesmas Alon-Alon tim medis menemukan kesulitan sehingga merujuk Sri Wahyuni ke RSUD Ibnu Sina. Saat tiba di rumah sakit, hanya dikatakan jika bayi dalam kandungan adalah kembar dan harus segera dilakukan tindakan dan penanganan secepatnya. “Tindakan cesar pun dilakukan,” kata Maftukhan.

Saat dilahirkan, kata Maftukhan, bayi dalam kondisi tidak stabil dan memerlukan alat bantu pernapasan. Saat ini kondisi bayi belum stabil benar meski secara umum kondisinya termasuk baik. Bayi ini sekarang dalam masa perawatan di ruang neonatology RSUD Ibnu Sina. “Menurut pengakuan orang tua bayi, kandungannya jarang diperiksakan dan juga tidak pernah melakukan USG,” lanjut Maftukhan.

Maftukhan menambahkan, orang tua bayi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Gresik Kota Baru (GKB). Namun saat ini kawasan tersebut sudah ditertibkan Satpol PP sehingga orang tua bayi saat ini menganggur. “Untuk urusan biaya, sudah ditanggung Pemkab Gresik,” terang Maftukhan.

Dan saat ini pihak RSUD Ibnu Sina sedang berkoordinasi dengan pihak RSU dr Soetomo. Bayi dengan kondisi berkepala dua ini rencananya hendak dirujuk ke RSU dr Soetomo yang mempunyai peralatan medis yang lebih lengkap. “Namun keluarga si bayi belum menyetujui. Bagaimanapun kami harus meminta pendapat keluarga, dan kami hormati keputusan itu. Kami tetap merawat bayi ini,” tandas Maftukhan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara