ANGGOTA SABHARA DIPECAT KARENA EDARKAN NARKOBA – Poskota.co
Wednesday, September 20

ANGGOTA SABHARA DIPECAT KARENA EDARKAN NARKOBA

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, resmi memecat KO, seorang anggota dari kesatuan sabhara yang dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram karena mengedarkan narkoba.

KO secara resmi melepaskan seragam kehormatan Polri pada Senin (29/8), usai menjalani sidang kode etik dengan agenda Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di gedung Satya Dharma Mapolres Mataram.

“Dalam kode etik kepolisian, bagi anggota yang mendapat ancaman hukuman empat tahun penjara akan dikenakan PTDH. Kalau dia ini kan sudah divonis di atas empat tahun penjara, artinya sudah ‘inkracht’, sesuai kode etik, kita PTDH-kan,” kata Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto di Mataram.

Saat disinggung terkait identitas lengkap dari KO, Heri enggan menyebutkannya. “Yang jelas menurut putusan pengadilan, dia (KO) terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkotika,” ucap mantan Kapolres Lombok Timur ini.

Kemudian, terkait dengan vonis hukuman yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Heri juga enggan mengungkapkan. Melainkan ia kembali menegaskan bahwa keputusan PTDH, sudah dilakukan sesuai dengan amanat yang diperintahkan Kapolri.

“Dalam hal ini, kita dari pihak kepolisian tidak segan-segan mengambil sikap. Jika ada anggota sendiri yang mengedarkan atau menggunakan narkoba, kita berikan sanksi tegas. Sesuai perintah Pak Kapolri, kalau terbukti, kita PTDH,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara