ALIANSI CIREBON BERSIH MENGGELAR ISTIGOSAH PEDULI KABUPATEN CIREBON – Poskota.co
Saturday, September 23

ALIANSI CIREBON BERSIH MENGGELAR ISTIGOSAH PEDULI KABUPATEN CIREBON

POSKOTA.CO – Aliansi Cirebon Bersih direncanakan pada 28 November 2016 ini menggelar istigosah di depan Kantor Bupati Cirebon. Kegiatan diikuti ribuan warga yang peduli terhadap Kabupaten Cirebon.

“Kita akan melakukan doa bersama, mengutuk tindakan Sunjaya, dan matinya hati nurani Sunjaya terhadap rakyat, itu yang akan kita doakan,” kata Juru Bicara Aliansi Cirebon Bersih, Ayip MH Rifki.

Aksi ini, kata Ayip, tidak ada hubungannya dengan politik, dan ini murni ketukan jiwa untuk membenahi, membangun dan membersihkan aroma korupsi, kolusi dan gratifikaksi di Kabupaten Cirebon.

Aliansi Cirebon Bersih berkunjung ke kediaman Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Usamah Manshur (empat kanan) untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu akan menggelar istigosah, karena kondisi Kabupaten Cirebon saat ini sangat memprihatinkan dan terpuruk. (nurudin)
Aliansi Cirebon Bersih berkunjung ke kediaman Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Usamah Manshur (empat kanan) untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu akan menggelar istigosah, karena kondisi Kabupaten Cirebon saat ini sangat memprihatinkan dan terpuruk. 

“Kami sudah berkeliling melakukan silaturahmi kepada para kiai-kiai  yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir Aliansi Cirebon Bersih berkunjung ke kediaman KH Usamah Manshur untuk meminta doa restu,” katanya.

Mereka juga menilai, kondisi Kabupaten Cirebon yang dipimpin Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan terpuruk. Untuk itu, sudah saatnya seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk bersatu padu.

“Alhamdullilah Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Usamah Manshur memberikan dukungan kepada kami, dan akan menyampaikan hal ini kepada kalangan NU,” ujarnya.

Dikatakannya, pemimpin saat ini tidak aspiratif, koruptif, dan pemimpin yang nepotisme ditambah pemimpin yang sekarang tidak melakukan apa-apa terhadap Kabupaten Cirebon, Sunjaya tidak pernah memberikan pendidikan politik yang baik.

“Saya yakin masyarakat Kabupaten Cirebon sudah cerdas dalam hal memilih. Tetapi saya tegaskan lagi, aksi ini tidak ada kaitannya dengan angenda politik,” tegasnya.

Ayip menambahkan, pihaknya akan terus menyuarakan kebenaran-kebenaran kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Hingga Bupati Cirebon sadar diri akan hal itu.

Salah satu koordinator Aliansi Cirebon Bersih Qorib Magelung Sakti menambahkan, pada prinsipnya dirinya beserta rekan Aliansi Cirebon Bersih lainnya mendatangi kediaman KH Usamah Manshur adalah untuk meminta doa dan restu bahwa para sesepuh atau tokoh masyarakat ini agar mengetahui kondisi Kabupaten Cirebon saat ini.

“Silaturahmi kepada para kiai dan sesepuh di Kabupaten Cirebon yang kami lakukan untuk meminta doa dan restu. Sekaligus menyampaikan kondisi Kabupaten Cirebon yang terjadi saat ini, mengingat Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Sunjaya Purwadisastra kondisinya terpuruk,” tambah Qorib. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.