4 GARONG SADIS DITEMBAK, DIIKAT JADI SATU – Poskota.co

4 GARONG SADIS DITEMBAK, DIIKAT JADI SATU

14rampok diikatPOSKOTA.CO – Komplotan garong bersenjata api dipimpin mantan ketua Parpol dilumpuhkan oleh tim gabungan Polda Riau, di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Minggu (13/03/2016).

Keempat garong warga Sumut itu, mengendarai mobil Terios B 1780 VP berwarna hitam. Satu per satu terpaksa ditembak karena berani melakukan perlawanan saat akan ditangkap tim gabungan.

Mereka sempat terjadi kejar-kejaran. Dalam baku tembak satu pelaku tertembak
bagian bawah lengan kanannya. Saat keluar dari mobil mereka berusaha melawan. Akhirnya timas panas kembali diarahkan ke tiga bandit lagi.

Mereka diseret keluar dari dalam mobil. Darah segar berceceran dan warga pun turut membantu. Kawanan bandit tersebut kemudian diikat dengan tali dan disatukan.

Ke empat bandit itu antaralain:
o. Rudi Arief,50, mantan ketua Parpol
o. Erdian,50,
o. Bonadi,48,
o. Morro,33,

Dalam aksi perampokannya, mereka selalu membawa senjata api. Kawanan ini merupakan DPO empat Polda yakni, Polda Riau, Polda Sumut, Polda Jambi dan Polda Sumbar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara