oleh

Perbaiki Pangan, Gizi dan Kesehatan Keluarga BKKBN Siap Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

POSKOTA.CO-Prof. Dr. Hardiansyah MS. Selaku Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Pergizi Pangan Indonesia menyampaikan komitmen tinggi Pemerintah Indonesia akan pentingnya gizi dan kualitas SDM yang disampaikan secara tatap muka dan virtual saat melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Antara BKKBN dengan AIPGI dan PERGIZI Pangan Indonesia bertempat di Ruang NKKBS Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Selasa (12/10/2021). “Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Indonesia akan pentingnya gizi dan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan Indonesia menuju Indonesia Tangguh. Kami segenap pengurus, anggota dan komponen AIPGI yang tersebar diratusan pendidikan tinggi dari Aceh sampai Papua siap bekerjasama dengan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting beserta segenap kementrian, dan lembaga, masyarakat, swasta dan berbagai mitra dan mendukung suksesnya pelaksanaan rencana aksi nasional penurunan stunting sesuai Arahan Presiden RI yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BKKBN”, jelas Hardiansyah.

“Kami juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan pimpinan BKKBN yang memberi ruang istimewa bagi perguruan tinggi, termasuk AIPGI dalam program penting cegah stunting bersama stakeholder, khususnya dalam kegiatan advokasi, edukasi dan informasi gizi, pengembangan kajian dan inovasi gizi, pendampingan gizi keluarga, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak & balita di daerah dan desa dimana anggota AIPGI berada dari Aceh sampai Papua. Bagi AIPGI hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan baik untuk berkarya dan mengabdi bagi negeri guna turut mewujudkan visi perbaikan gizi dan cegah stunting sejak dini. Kami yakin, meski sekarang kondisi pandemik dengan Kerjasama semua pihak pemerintah, swasta, professional, pendidikan tinggi, masyarakat dan setiap komponen bangsa tanpa kecuali kita akan dapat memperbaiki masalah gizi dan masalah kemanusiaan ini sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang akan dicapai pada tahun 2030 nanti”, tambah  Hardiansyah.

“Ayo, mari kita bersama perbaiki pangan, gizi dan Kesehatan keluarga lebih khusus lagi mari kita perbaiki pangan gizi dan Kesehatan perempuan, pangan gizi dan Kesehatan calon pengantin, pangan gizi Kesehatan ibu hamil, bayi & anak balita dengan semangat dan tekad yang kuat, kerja keras, ikhlas dan cerdas disertai doa bersama tanpa henti pasti kita bisa!”, ajaknya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si yang dalam hal ini mewakili Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan sambutannya, “Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih kepada segenap mitra kerja yang telah hadir pada Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Antara BKKBN dengan AIPGI dan PERGIZI Pangan Indonesia. Upaya percepatan penurunan angka pravelansi dalam stunting perlu keterlibatan dalam berbagai semua pihak mulai dari elemen masyarakat, pemerintah, komunitas, pengusaha, akademisi dan media. Penurunan prevelensi angka stunting merupakan permasalahan prioritas nasional dalam hal ini Presiden memberikan perintah kepada BKKBN untuk memegang kendali terkait ini dan diharapkan angka pravelensi stunting dapat turun hingga 14% pada tahun 2024 itu target presiden”, tutur Tavip.

“Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dan peran nyata dari berbagai pihak agar tujuan kita tercapai. Perguruan Tinggi dan akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Perguruan Tinggi berperan menjaga keberlanjutan dalam mengembangkan program-program penurunan stunting, memberikan bukti ilmiah pada saat penyuluhan lapangan, memberikan pendampingan dalam pengembangan model pravelensi yang efektif serta bahan pembelajaran program penurunan stunting dan mengedukasi kepada masyarakat mengenai program-program tersebut”, ucapnya.

“Seperti kita ketahui bersama stunting dapat disebabkan beberapa faktor yang dapat dikelompokkan pada penyebab permasalahan gizi yakni secara langsung maupun tidak langsung Penyebab langsung yaitu mencakup kurangnya asupan gizi dan nutrisi serta kurangnya pemberian asi dan penyakit infeksi. Sementara penyebab tidak langsung yaitu sanitasi di pemukiman terkait air bersih, air minum, sarana sanitasi, pendidikan, lingkungan sosial serta pemberian makanan pada anak, kebersihan dan tempat kerja. Pada tanggal 5 agustus 2021 ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disusul dengan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga beresiko stunting dalam dasar regulasi pelaksanaan dan draftnya kita berikan nama RANPASTI”, jelas Tavip.

“Pelaksanaan percepatan penurunan stunting memiliki sasaran meliputi  anak remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-9 bulan. Karena waktu kita hanya efektif 2,5 tahun sampai 2024 dalam hal ini kita perlu _shoot card_ agar tepat sasaran target yang akan kita tuju serta konvergensi di lingkup desa dan mikro keluarga menjadi lebih utama dan penting. Fokus intervensi dilakukan pada pendataan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, dan audit kasus stunting. Launching pendataan keluarga akan kita lakukan dalam waktu dekat oleh Pak Kepala BKKBN. Bahkan kita sudah melakukan pendataan keluarga yang sudah mencapai lebih dari 69 juta kepala keluarga dan itu mencapai lebih 95% dari populasi yang mau didata. Dalam hal ini kita akan jadikan data mikro untuk kita intervensi dalam penanganan stunting”, tambahnya.

“Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan karakter kepribadian individu, penanaman karakter pada anak yang dilakukan dalam pola pengasuhan dan pendidikan. Pendidikan anak harus dilakukan secara holistik karena pendidikan anak dari usia dini merupakan sebuah investasi masa depan agar anak memiliki kehidupan yang lebih baik dan berencana. Pendataan keluarga yang telah dilaksanakan selama dua bulan dari 1 April – 31 Mei 2021, dengan cara mengunjungi seluruh keluarga yang ada di Indonesia, diharapkan dapat memberikan data keluarga yang beresiko tinggi stunting sehingga dapat memberikan pemetaan diagnosis klinik kasus stunting”, ungkap Tavip.

“Pendataan keluarga yang diikuti pendampingan keluarga yang berisko stunting serta calon calon pengantin dilakukan oleh bidan, kader PKK, PPKBD dan SubPPKBD. Dapur sehat untuk mengatasi stunting atau yang kita kenal dengan DASHAT menjadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh BKKBN dalam upaya kasus penurunan stunting yang diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2021 di Kabupaten Bogor. DASHAT merupakan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang bagi warga yang beresiko stunting yang memiliki calon pengantin dan ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting terutama dari keluarga yang kurang mampu melalui sumber daya pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya kontribusi dari mitra lainnya”, tambahnya.

Dalam hal ini masyarakat dapat diberikan sosialisasi dalam mengenai pangan yang bergizi baik, melalui Kerjasama yang dilakukan BKKBN dengan AIPGI dan Pergizi Pangan Indonesia kita mendapatkan spirit dan momentum baru dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pengembangan model intervensi sebagai solusi perbaikan permasalahan gizi terutama yang ingin memiliki anak. Dengan adanya Kerjasama ini dapat memfasilitasi keluarga khusunya kepada anak dan remaja untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai Kesehatan secara umum dan khusus terkait perbaikan gizi dan anemia. Saya sangat berterima kasih kepada pemangku kepentingan yang sudah mensukseskan acara penandatangan nota kesepahaman bersama antara BKKBN dengan AIPGI dan Pergizi Pangan Indonesia semoga acara ini dapat dijakan daya ungkit untuk tetap bersinergi dan membangun negeri demi terwujudnya bangsa yang sejehtera”, tutup Tavip.(*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *