POSKOTA.CO-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan lebih fokus menggarap kegiatan penanggulangan stunting (anak bertubuh pendek) yang belum sepenuhnya tersentuh.
“Gap yang belum terselesaikan, akan menjadi perhatian kita. Terutama mendampingi remaja, dan juga keluarga,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr Dwi Listyawardani dalam Webinar Series “Jangan Tua Sebelum Kaya”, Selasa (29/9).
Pemerintah sendiri menargetkan kasus stunting yang saat ini mencapai angka sekitar 27 persen, dapat ditekan menjadi 24 persen pada tahun ini dan turun lagi menjadi 14 persen pada 2024.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditetapkan menjadi penanggungjawab utama dalam program penanggulangan stunting (kekerdilan pada anak).
Penetapan itu disampaikan Presiden secara langsung dan lisan kepada Kepala BKKBN, Dr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat dipanggil ke Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Penunjukan BKKBN ini di antaranya didasari pertimbangan kemampuan “dobrak” di mana lembaga ini memiliki “pasukan” lapangan yang terbilang cukup banyak. Mencapai 14 ribu Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan anak 10 ribu petugas non-ASN.
Ketika melakukan pendampingan di lapangan, petugas BKKBN akan memastikan bahwa kehamilan itu adalah benar-benar kehamilan yang direncanakan. Sehingga akan lahir anak yang sehat.
“Dengan pendampingan ini, diharapkan tidak ada lagi ibu yang memiliki risiko melahirkan anak yang tidak sehat yang berisiko stunting,” jelas Dani.
Lantas mengapa stunting masih tetap tinggi? Dani mengatakan, 30-35 persen kasus stunting pada anak dilahirkan oleh wanita yang menikah di usia muda.
“Menikahlah di usia 21 tahun agar melahirkan anak yang sehat,” ajak Dani kepada anak muda.
Penyebab stunting lainnya adalah jarak kelahiran. Dalam berbagai penelitian, demikian Dani, ada korelasi kuat antara jarak kelahiran dan stunting.
“Untuk itu, BKKBN mengajak keluarga untuk menjaga jarak kelahiran minimal tiga tahun antar satu anak dengan anak berikutnya,” ujar Dani.
Dani mengingatkan agar para ibu memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Suatu periode kehidupan bayi sejak dalam kandungan hingga dua tahun menyusui.
Dani juga mengkhawatirkan akan terjadinya peningkatan kasus stunting di masa Covid-19. Pasalnya, daya beli masyarakat menurun. “Kondisi saat ini cukup mengejutkan. Banyak keluarga mulai kesulitan ekonomi. Mereka menjual simpanannya seperti emas. Atau mulai makan dari tabungan. Belum lagi munculnya kasus depresi dan stres,” tandasnya.
Demikian halnya meningkatnya kasus perceraian dan kerenggangan hubungan antar suami-istri karena masalah ekonomi. Termasuk kawin muda. Atau pun tradisi menikah muda.
Semua itu, menurut Dani, dapat mempengaruhi upaya penurunan kasus stunting di Indonesia. Untuk itu, BKKBN akan melakukan intervensi terhadap penghambat-penghambat tersebut melalui program terobosan.
Sementara itu, Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D, Rektor Universitas Yarsi, dalam wabinar itu menggarisbawahi bahwa yang dimaksud menjadi “kaya” sesuai tema besar webinar “Jangan Tua Sebelum Kaya”, adalah kaya dalam berbagai indikator seperti agama.
“Tidak selalu indikator sosial ekonomi saja,” jelas Prof. Fasli yang membawakan tema “Peran Lansia dan Generasi Muda dalam Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045”.
Webinar juga menampilkan pembicara Wildanshah, Komisaris Perkumpulan Warga Muda, dengan membawakan tema “Kontribusi Generasi Muda untuk Mempersiapkan Indonesia Emas 2045”. (*/fs)
Komentar