JONI DAN AISYAH YANG JADI VIRAL DI MEDSOS, AKHIRNYA RESMI MENIKAH – Poskota.co

JONI DAN AISYAH YANG JADI VIRAL DI MEDSOS, AKHIRNYA RESMI MENIKAH

POSKOTA.CO – Joni (47) dan Aisyah (35) kini resmi menjadi pasangan pengantin yang sah usai mengucapkan ikrar ijab qabul di hadapan penghulu setelah sekian lama membina rumah tangga tanpa ikatan tali pernikahan, Jumat (7/7).

Joni Pesek (biasa ia disapa) dan Aisyah merupakan warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sempat menggegerkan warga, dan viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu, karena melahirkan putri ketiganya di salah satu gang sempit di wilayah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

Berkat inisiatif Lurah Pekojan Tri Prasetyo SH, MSi, berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DKI Jakarta, akhirnya pasangan tanpa status itu dinikahkan di Kantor Kelurahan Pekojan.

Dengan raut wajah penuh sumringah, pasangan beda usia itu seketika menjadi tegang ketika Jayadi sang penghulu mulai membacakan akad nikah.

Dipandu seorang warga, karena memang Joni tidak bisa membaca, setelah yang pertama gagal mengucapkan ijab qabul, akhirnya untuk yang kedua kali ia berhasil mengucapkannya dan sah.

Sambil menebar senyum pasangan beda usia itu sesekali tertunduk malu-malu tatkala melihat puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan Online yang hadir menyaksikan langsung prosesi akad nikah tersebut menjepretkan kilatan lampu cahaya kamera bertubi-tubi ke arah keduanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Rehabilitasi Anak (RKA) Nahar, yang mewakili Kemensos RI mengatakan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak kelurahan atas suksesnya acara pernikahan salah satu warga PMKS ini, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kurang mampu.

Ia berharap, ke depan dengan kegiatan ini dapat membantu warga miskin terutama dalam pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. “Kami juga membuat pengadaan akta kelahiran gratis,” ucapnya

Hal senada diungkapkan Lurah Pekojan Tri Prasetyo, acara ini berjalan sukses berkat kerja sama yang baik sehingga tercapai satu tujuan, semoga pasangan pengantin yang berlangsung pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2017 menjadi keluarga sakinah, mawahdah warrahmah

Lebih lanjut Tri menambahkan, pihaknya akan segera membuatkan tempat tinggal yang layak termasuk kamar mandi dan wc. “Kami pilih tempat tinggal di dekat bank sampah,” tutur putra Betawi ini.

Sementara itu usai bersalaman dan foto bersama, keduanya lalu kembali ke Rumah Aman Dinsos DKI Jakarta.

Hadir pada acara prosesi akad nikah tersebut Direktur Anak Kemensos RI, Dinsos Tiga Pilar Kelurahan Pekojan, Binmas Polsektro Tambora, seluruh ketua RW, LMK, FKDM, Majelis Taklim Ats-Tsawa Kelurahan Pekojan, dan tokoh masyarakat setempat. (hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)