PANGDAM III/SLW: PELANGGARAN SERIUS, DANDIM LEBAK SAYA COPOT – Poskota.co
Wednesday, September 20

PANGDAM III/SLW: PELANGGARAN SERIUS, DANDIM LEBAK SAYA COPOT

adilindonesia.com – Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen Muhammad Herindra menegaskan, Komandan Kodim (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidilah dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran serius.

Pangdam III/Slw mengakui, sebelum Ubaidilah dicopot, Kamis pekan lalu, telah ada pelatihan bela negara yang dilakukan Kodim Lebak khususnya di wilayah Koramil Cipanas.

“Pelatihan bela negara itu tidak melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) yang seharusnya dilakukan, sehingga saya ambil langkah Dandim Lebak saya copot,” ucap Pangdam III/Slw usai memimpin serah terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf Serang dari Kolonel Inf Wirana Prasetya Budi kepada Kolonel Czi Ito Hediarto di Alun-Alun Barat Kota Serang, Senin (9/1) dilansir dari Antara.

Mayjen Muhammad Herindra
Mayjen Muhammad Herindra

Herindra menjelaskan, dalam pelatihan bela negara, seharusnya melalui izin berjenjang, mulai dari Dandim izin ke Danrem, kemudian dari Danrem izin ke Pangdam. Yang menentukan iya atau tidaknya Pangdam. “Karena ini pelanggaran serius, maka Dandim saya copot,” tandasnya.

Setelah melakukan pencopotan terhadap Dandim Lebak, Pangdam juga memastikan sudah menempatkan pejabat penggantinya. “Penggantinya Letkol Safa, sebelumnya dia di Kasiter (kepala seksi teritorial),” ungkap Herindra.

Berkaitan dengan serah terima jabatan Danrem 064/Maulana Yusuf Serang, Herindra menyatakan, serah terima jabatan ini sudah lama direncanakan, karena pejabat Danrem 064/Maulana Yusuf Kolonel Infantri Wirana Prasetya Budi SE mendapat jabatan baru di Mabes AD sebagai asisten personel kepala staf Angkatan Darat sehingga hari ini diganti dengan pejabat baru, Kolonel Czi Ito Hediarto SSos, MSc.

“Mudah-mudahan dengan adanya pergantian ini ada peremajaan sekaligus menambah kinerja bagi jajaran Korem 064/Maulana Yusuf Serang,” ucap Herindra.

Herindra meminta TNI di Korem 064/Maulana Yusuf Serang tetap menjaga netralitas TNI, dan tidak mendukung salah satu calon berkaitan dengan menghadapi Pilkada Banten. TNI berkomitmen menjaga netralitasnya serta membantu kepolisian dalam pengamanan Pilkada Banten.

“Sudah diatur dalam undang-undang bahwa TNI harus netral dalam pilkada ini serta membantu pengamanan sehingga Pilkada Banten berlangsung aman dan lancar,” pungkas Pangdam III Siliwangi Mayjen Muhammad Herindra. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)