KODIM KEDIRI TERUS MEMANTAU SERGAB – Poskota.co
Wednesday, September 20

KODIM KEDIRI TERUS MEMANTAU SERGAB

Meninjau Sergab
Meninjau Sergab

POSKOTA.CO – Target swasembada pangan mutlak dan absolut untuk direalisasikan. Untuk itu Brigjend TNI Agus Heru Prasetyo dari Mabes AD dan Kolonel Arm Winarto melihat langsung kondisi serapan gabah yang ada di Kediri dan mengambil random sampling di Kecamatan Gurah dan Banyakan, jumat (22/07/2016).

Tim Sergab (serapan gabah) dari Mabes AD dan Litbang Kabupaten Malang, yang diwakili Wisnu Unjoyo, Kabid. Budidaya Dispertan Kabupaten Kediri, Sutrisno, dan Bulog Sub Drive V yang diwakili Ir.Hesti serta didampingi Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi, terlebih dahulu berkunjung di penggilingan padi CV.Sentosa yang berlokasi di Desa Gurah Kecamatan Gurah, dan langsung disambut hangat Danramil Gurah Kapten Inf Tugas M.Ali dan Setyo Budi ,selaku pemilik penggilingan padi.

Brigjend TNI Agus Heru Prasetyo melihat secara langsung kondisi penggilingan padi baik dari kondisi masuknya gabah dari petani ke penggilingan padi , proses penggilingan dari padi menjadi beras, hingga teknis pengiriman beras dari tempat penggilingan padi ke Bulog, sebagai dasar utama cadangan pangan nasional.

“Intensitas curah hujan juga sangat berpengaruh dan berdampak pada hasil produktifitas pertanian, khususnya tanaman padi, dan tidak dapat dipungkiri, kondisi saat ini di beberapa desa masih menjalani musim tanam, tetapi sebagian kecil juga mengalami musim panen walau tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya,” terang Letkol Inf Purnomosidi, disela-sela kunjungan kerja Tim Sergab Mabes AD.

“Setiap Babinsa sudah dibebankan target sesuai dengan luas areal pertanian di masing-masing desa, demikian juga peran Danramil dalam mengambil setiap keputusan dan inisiatif menghubungkan Bulog dengan para petani yang ada di Kecamatan Gurah,” tambah Kapten Inf Tugas M.Ali.

Usai di Gurah rombongan langsung tancap gas menuju Banyakan, tepatnya di penggilingan padi CV.Krekep Jaya, dan disana juga sudah siap Danramil Grogol Kapten Inf Suliyono dan Andik Wijaya ,selaku pemilik penggilingan padi, sekaligus dilanjutkan untuk menunaikan shalat jumat di Masjid Al Ukhuwah yang berlokasi di Desa Paron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara