KODAM XVI/PATTIMURA GELAR PELATIHAN PENGOLAHAN KELAPA – Poskota.co

KODAM XVI/PATTIMURA GELAR PELATIHAN PENGOLAHAN KELAPA

Kelapa sebagai bahan baku
Kelapa sebagai bahan baku

POSKOTA.CO – Kodam XVI/Pattimura menggelar Pembekalan dan Pelatihan Pengolahan Kelapa yang melibatkan sekitar 700 peserta, terdiri dari kepala pemerintah negeri, masyarakat, mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, dan Babinsa, di Negeri Hitu Lama, Pulau Ambon, Maluku Tengah.

Siaran pers Penerangan Kodam XVI/Pattimura yang diterima Antara, Selasa, menyatakan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari ( 26-27 September).

Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan praktek pembuatan kecap dan gula dengan bahan dasar kelapa, dan hari kedua praktek pembuatan sabun dan kue kelapa.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen. TNI Doni Monardo dalam sambutan yang dibacakan oleh Kasdam, Brigjen TNI M. Bambang Taufik, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali para peserta dalam memahami ilmu-ilmu dan keterampilan pengolahan kelapa sehingga mampu menerapkannya dengan metode sederhana demi menunjang kewirausahaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pangdam berharap semua peserta memanfaatkan pembekalan itu dengan sebaik-baiknya, dan para pemateri diminta memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami.

Kegiatan pembekalan dan pelatihan tersebut dihadiri oleh Prof. Wisnu Gardjito selaku pemberi materi juga sebagai ketua rombongan, Irdam, para staf ahli Pangdam, para asisten Kasdam, para Kabalak, Dansat Kodam XVI/Pattimura, para Pa Ahli Kodam XVI/Pattimura, Kakorda Provinsi Maluku, Perwakilan dari Disperindag Maluku, Wakapolsek Leihitu, serta tim pemateri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara